Metro Pekalongan

Penentuan UMK Deadlock, Keputusan di Tangan Walikota

KOTA PEKALONGAN – Pertemuan membahas penentuan angka UMK Kota Pekalongan yang diinisiasi Walikota, Rabu (7/11), tidak membuahkan hasil. Ditengahi oleh Sekda yang mewakili Walikota, dua pihak yang diundang yakni dari unsur perikat pekerja dan dari Apindo, tidak menemui satu angka untuk dijadikan kesepakatan sebagai angka UMK Kota Pekalongan. Sehingga hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran UMK yang akan diusulkan ke Gubernur.

Menganggapi kondisi tersebut, DPC SPN Kota Pekalongan menyatakan akan menyerahkan keputusan angka UMK kepada Walikota. Perwakilan SPN dalam Dewan Pengupahan, Mustakim Atho menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah menyepakati angka yang direkomendasikan Walikota sebagai jalan tengah yaitu antara Rp1.950.000 hingga Rp2.000.000.

“Sudah ada itikad baik dari Walikota untuk mencari jalan tengah dengan kembali mengundang perwakilan serikat pekerja dan Apindo untuk merumuskan angka UMK. Disampaikan Bu Sekda tadi bahwa Pak Wali sudah menawarkan angka antara Rp1.950.000 hingga Rp2.000.000 sebagai jalan tengah perbedaan angka UMK yang muncul dalam Dewan Pengupahan. Kami sebenarnya sepakat dengan angka itu,” tuturnya.

Tidak hanya SPN, dikatakan Mustakim unsur serikat pekerja lain yakni PPMI dan RTMM SPSI juga menyatakan sudah menerima angka tersebut. Namun pihak perwakilan Apindo masih belum sepakat dan tetap berpegang pada angka yang didasarkan dari hasil perhitungan dengan formula PP 78 yakni sebesar Rp1.906.922. Masih adanya perbedaan angka membuat pertemuan deadlock.

“Kami memberikan keputusan ke Pak Wali untuk memilih angka yang tadi sudah disampaikan dalam pertemuan. Kami belum tahu apakah setelah ini akan ada pertemuan kembali atau langsung dikirim ke Gubernur dengan keputusan penetapan angka di tangan Pak Wali. Kami melihat sudah ada itikad baik dari Walikota karena menggelar pertemuan ini dan menawarkan angka di atas PP 78. Setelah ini kami menunggu saja apakah akan diundang lagi atau bagaimana,” tambahnya.

Dikatakan Mustakim, deadline pengajuan UMK ke Gubernur sudah melebihi batas waktu yakni 5 November 2018. Untuk itu dia berharap agar cepat ada keputusan terkait angka UMK Kota Pekalongan yang akan diusulkan.

“Semoga Pak Wali bisa mengambil keputusan sesuai dengan angka yang tadi ditawarkan. Kami prinsipnya siap dan menerima angka dari Pak Wali yang sudah berani menawarkan angka di atas PP 78,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments