Radar Kajen

Surat Kepala BPN Pekalongan Disoal

Widodo
DEBAT – Kepala BPN dan H Lukman kuasa SHM 822 sedang berdebat di ruang Kepala BPN Kabupaten Pekalongan.

WIRADESA – Pemegang kuasa ganti rugi tanah dan bangunan di Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong mempersoalkan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang penundaan pemberian ganti rugi tanah SHM nomor 822 atas nama Abdillah Hasva.

Sebagai protes, kuasa pemegang SHM 822 ini bahkan berulang kali ke kantor BPN untuk menemui beberapa pejabat diantaranya Kepala BPN Idrus Alaydrus. Bahkan, keduanya sempat terjadi “adu mulut” di ruang Kepala BPN.

Sekadar untuk diketahui, saat ini tengah ada pembebasan lahan untuk exit Jalan Tol di Desa Bojongminggir, Kecamatan Bojong. Pintu keluar tol ini permintaan dari Pemkab Pekalongan. Atas pintu tol tersebut, dilakukan pembebasan lahan, yang diantaranya tanah dan bangunan milik Abdillah Hasva.

Polemik awal terjadi saat pengumuman penerima ganti rugi. Saat itu yang diumumkanpenerima ganti rugi adalah Mustaqim. H Lukman selaku pemegang kuasa atas kepemilikan SHM 822 langsung protes. Setelah dilakukan penelitian dan data-data, akhirnya tim pembebasan lahan mengakui kekeliruan dan memutuskan ganti rugi SHM 822 diberikan kepada Abdillah Hasva.

Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Pertanahan BPN Kabupaten Pekalongan Suwito. Kata dia, bila melihat data dan bukti yang dimiliki oleh Abdillah Hasva atas SHM 822 sudah kuat.

“Kalau melihat data dan bukti serta riwayat ya gak ada masalah,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahanan Iin. Kata dia, setelah dilakukan penelitian sebenarnya tidak ada permasalahan atas pembayaran ganti rugi SHM 822.

“Ini sudah kuat,” katanya sambil menunjuk bukti dan data kepemilikan Abdillah Hasva.

Ibu ini pun sudah meyakinkan kepada pimpinannya bahwa bukti kepemilikan atas Abdillah Hasva sudah kuat dan tidak perlu dikawatirkan bila ada gugatan.

“Gak masalah kok, tapi kalau ada surat dari Kepala BPN ya tidak bisa memberikan komentar. Yang pasti, saya sudah memberikan telaah dan pandangan hukum terkait ganti rugi SHM 822 dan tidak ada masalah. Kalau pak kepala punya pandangan sendiri, saya tidak bisa apa-apa,” ungkapnya.

Agar lebih jelas, Iin pun mengajak H Luka selaku kuasa atas Abdillah menghadap Kepala BPN Kabupaten Pekalongan. Namun yang terjadi, kedua belah pihak terkesan saling ngotot.

Kepala BPN meyakini suratnya benar, sementara H Lukman menilai surat tersebut menghalangi hak warga dan justru merugikan warga. (wid)

Facebook Comments