Radar Kendal

Pertahankan WTP, Pemkab Kendal Butuh Kerja Keras

WTP Kendal

PERJUANGAN – Wakil Bupati Kendal Masrur Maskur tekankan raihan prestasi penghargaan dua kali WTP Pemkab Kendal dari Kementerian Keuangan RI butuh perjuangan berat Untuk mempertahankannya juga tidak lepas dari kerja keras.
NUR KHOLID MS

KENDAL – Dua tahun berturut-turut, Pemkab Kendal sukses meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Namun prestasi tersebut tidaklah dicapai dengan mudah, sehingga untuk mempertahankannya pun butuh kerja keras semua OPD.

Wakil Bupati Kendal, Masrur Maskur, menyampaikan hal itu saat jumpa pers terkait WTP, yang digelar Diskominfo, di RTH Taman Klorofil Kota Kendal, Senin (5/11). “Satu hal yang perlu terus ditananmkan dan dilakssnakan adalah komitmen kita bersama para pimpinan dan selruh jajaran Pemkab Kendal beserta legislatif untuk mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang profesional,” katanya.

Kepala BKPP Agus, Dwi Lestari mengatakan, raihan WTP merupakan kerja keras yag melibatkan pemeriksaan internal dari inspektorat meliputi pemeriksaan langsung maupun pengeloaan aset. Inventarisasi aset merupakan pekerjaan yang sulit. “Namun dengan sistem manejemen aset yang telah digunakan, Pemkab Kendal diharapkan terus mampu meningkatkan kualitas WTP-nya,” ujarnya.

Sukma, mewakili Kepala Inspektorat Kabupaten Kendal Tatang Iskandariyanto, mengatakan, tindak lanjut temuan pemeriksaan yang dilakukan BPK selaku pemeriksa eksternal, untuk mempertahankan WTP setidaknya tindak lanjut temuan BPK ada di 83 persen. Namun ketika Inspektorat melaksanakan gelar pengawasan daerah, dari BPK menyampaikan bahwa untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK baru mencapai 77 persen. “Hal itu tentu jadi pekerjaan rumah bagi Inspektorat, sehingga sampai akhir tahun 2018, diharuskan mencapai di atas 80 persen,”katanya.

Pencapaian WTP meruapakan kasta tertinggi sehingga tidak dapat dikembangkan lagi, namun harus dipertahankan dan jangan sampai merosot. Adapun berdasarkan data di Inspektorat, masih ada total pada pemeriksaan bulan Oktober kerugian daerah mencapai Rp 34.627.606. Yang sudah dikembalikan sebesar Rp 8.959.520, masih dalam proses yakni Rp 586.056. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 25.508.030. “Kami meminta semua OPD bisa menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK karena bisa mempengaruhi status WTP tahun berikutnya,” tukasnya. (nur)

Facebook Comments