Radar Kajen

Perusahaan Belum Ajukan Upah Sektoral

KAJEN – Sampai detik kemarin, belum ada sektor dari perusahaan yang berinisiatif mengajukan soal pembahasan upah sektoral. Padahal, upah sektoral merupakan inisiatif dari perusahaan.

Di sisi lain, serikat pekerja mendesak pemerintah daerah untuk menyusun upah sektroal. Sebab hal tersebut akan mampu menambah upah buruh atau besarnya upah minumum kabupaten (UMK).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Edi Harjanto, kemarin, mengatakan, sehubungan dengan upah sektoral bisa seusai pembahasan UMK atau saat ini ketika pembahasan UMK 2019. Meski begitu, lanjut dia, berkaitan upah sektoral biasanya yang berinisiatif mengajukan dari perusahaan.

Sementara, berkaitan dengan upah minimum kabupaten (UMK), saat ini Dewan pengupahan telah mengajukan draft mengenai usulan besaran UMK Kabupaten Pekalongan 2018 ke bupati. Adapun besaran hasil pembahasan Dewan Pengupahan soal UMK tetap mengacu pada PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “Tim dewan pengupahan secara keseluruhan sepakat dengan perhitungan sesuai amanat PP 78,” kata Edi.

Hanya saja, ia tak mengelak, adanya penolakan pihak perwakilan pekerja atas keputusan rapat dewan pengupahan. “Dari pekerja sebenarnya memahami, cuma karena ada instruksi dari serikat pekerja pusat untuk menolak, akhirnya perwakilan pekerja tidak menandatangani keputusan rapat,” ujar Edi Harjanto.

Perhitungan UMK berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan berlaku secara nasional. Dijelaskan, apabila hasil evaluasi lima tahunan dari pelaksanaan peraturan tersebut nanti terdapat perubahan, maka tentunya dalam proses perhitungan UMK akan menyesuaikan perubahan tersebut. (yan)

Facebook Comments