Metro Pekalongan

Komisi C Soroti Penuntasan RTLH

KOTA – Komisi C DPRD Kota Pekalongan, menyoroti program pemberian bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat tidak mampu di Kota Pekalongan. Komisi C meminta agar pemberian bantuan RTLH agar lebih cermat. Sebab meskipun sudah menggelontorkan dana yang tidak sedikit, masih banyak muncul RTLH baru meskipun telah dituntaskan pada program pugar RTLH sebelumnya.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Martana, saat menyampaikan sambutan pada Diskusi Tematik Komunitas Bangun Perkotaan Percepatan Penuntasan RTLH, Sabtu (3/11) di Ruang Amarta. Anton, sapaan akrabnya, menyebut ada masalah yang muncul dari penuntasan RTLH, karena meskipun telah diselesaikan ditahun berikutnya muncul RTLH baru.

“Satu masalah yang pelik menurut saya, dihitung dengan kalkulator tidak bisa ketemu. Ketika 2006 lalu ada 5.068 unit RTLH, 10 tahun pada masa pemerintah yang lalu sudah laksanakan jumlah sebanyak 11.742 unit RTLH. Namun di 2016 pada awal pemerintahan Almarhum Alf Arslan Djunaid tenyata muncul angka 6.448 unit RTLH lagi,” ungkap Anton.

Kemudian, lanjutnya, setelah dua tahun yakni 2017-2018 dilakukan pemugaran estimasi masih sisa 3000an lebih dan pihaknya sudah meminta agar jumlah tersebut bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2021.

“Kami laporkan kepada Pak Wali, dalam diskusi ini nanti kelompok 1 akan membahas kriteria RTLH karena saat diberikan bantuan Rp7,5 juta ternyata belum bisa selesaikan. Karena kerusakan atap, lantai dinding, anggaran itu hanya cukup untuk atap saja dan lantai dinding belum diperbaiki,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz, mengatakan bahwa RTLH baru yang bermunculan bisa jadi karena RTLH yang setelah diperbaiki, kembali terjadi kerusakan.

“Angkanya memang tidak realistis. Tapi barangkali memang meski gentengnya sudah diperbaiki bisa jadi beberapa tahun berikutnya giliran lantai rumahnya yang rusak,” tuturnya.

Untuk itu Walikota meminta OPD terkait dan Komunitas Bangun Perkotaan bisa betul-betul mencermati agar jangan sampai masyarakat berkali-kali mendapatkan bantuan sedangkan masih ada yang sama sekali belum tersentuh bantuan.

“Tugas bapak ibu cermati betul. Dengan munculnya RTLH baru, barangkali ada satu orang yang beberapa kali mendapat bantuan tapi malah ada satu orang yang dari dulu belum terbantu apa-apa. Dosa ini kalau kita lewati orang-orang yang benar-benar membutuhkan ini,” katanya.

Saelany melanjutkan, pencermatan RTLH juga harus dilakukan oleh camat, lurah, dan fasilitas kelurahan (faskel) agar penerima bantuan bisa benar-benar tepat sasaran. “Tugas lurah, faskel yang bisa menyaring. Jangan sampai memberi bantuan karena masih keluarganya, masih kelompoknya. Seleksi betul-betul”, perintah Saelany.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, Andriyanto, mengungkapkan dari total jumlah RTLH di tahun 2016 sebanyak 6.448 unit, hingga tahun 2018 ini sudah terpugar 3.021 unit RTLH. Sedangkan 3.427 sisanya, akan diselesaikan secara bertahap hingga 2021. “Sudah 3.021 unit kita pugar dan ini sudah sesuai target,” tandasnya. (nul)

Penulis: M Ainul Atho

Facebook Comments