Metro Pekalongan

Soal UMK 2019, 3 Utusan Usulkan Rp1.906.922, SPN Rp2.374.353

UMK 2019

BERTEMU – DPC SPN Kota Pekalongan menemui Walikota Pekalongan di Guest House Jalan Bahagia kemarin.

KOTA PEKALONGAN – Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Pekalongan masih tarik ulur. Tiga utusan yakni pemerintah, Apindo dan akademisi, menyetujui besaran UMK 2019 sebesar Rp1.906.922. Hal itu berdasarkan PP 78 tahun 2015. Sementara buruh yang diwakili DPC SPN Kota Pekalongan menilai UMK 2019 berdasarkan UU 13 tahun 2003 sebesar Rp2.374.353.

Atas perbedaan tersebut, DPC SPN Kota Pekalongan menemui Walikota Pekalongan di Guest House Jalan Bahagia kemarin. Para buruh meminta agar Walikota mengambil jalan tengah dari dua angka yang muncul yakni angka usulan SPN sebesar Rp2.374.353 dan angka usulan dari pemerintah, Apindo dan akademisi sebesar Rp1.906.922.

“Kami sudah bertemu dengan Pak Wali dan sudah menyampaikan angka UMK usulan SPN. Tanggapan Pak Wali bagus atas usulan kami dan siap untuk mengambil jalan tengah dari angka yang diusulkan. Kami akan menunggu keputusan Pak Walikota dengan komitmen tersebut,” ungkap perwakilan SPN dalam Dewan Pengupahan Kota Pekalongan, Mustakim Atho.

Menurut Mustakim, sudah seharusnya pemerintah mengambil jalan tengah jika ada dua usulan yang berbeda. Dia berharap hal itu juga diterapkan oleh Walikota dalam memutuskan angka UMK Kota Pekalongan yang diajukan ke Gubernur Jawa Tengah. “Kalau perhitungan kami, mengambil tengah berarti menambahkan dua angka usulan kemudian dibagi dua. Jadi menurut perhitungan kami usulan ada di angka Rp2,1 juta,” tambahnya.

Dia menegaskan, angka tengah itulah yang kemudian disepakati SPN sebagai ‘toleransi’ terhadap usulan UMK tahub 2019 jika memang angka usulan SPN sebesar Rp2.374.353 tidak diterima. “Bisa dibilang itu angka toleransinya. Kami bersedia turun dari angka awal asalkan yang diambil adalah angka tengah dari dua usulan yang muncul dalam rapat Dewan Pengupahan. Jika ternyata keputusannya di bawah itu, maka teman-teman siap untuk menggelar aksi,” jelasnya.

Tak hanya soal UMK, dalam pertemuan dengan Walikota SPN juga mengusulkan beberapa hal lain yang berkaitan dengan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Mulai dari pemberian subsidi perumahan khusus untuk buruh serta pemberian beasiswa bagi anak buruh. “Misalnya ada program seperti di Jakarta ada kartu jakarta pintar. Bisa juga dibuat disini yang dikhususkam bagi anak buruh,” katanya.

Selain itu, SPN juga meminta agar Pemkot segera membuat perwal untuk Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan. Sejak diterbitkan tahun 2012, Perda tersebut belum dijalankan di Kota Pekalongan karena belum diterbitkannya Perwal. “Jadi kami berharap dengan dibuatnya Perwal maka kedepan apa yang sudah diatur dalam Perda bisa diterapkan di Kota Pekalongan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan, Slamet Hariyadi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dalam rapat Dewan Pengupahan terakhir tidak dicapai satu angka UMK karena ada tiga usulan angka yakni dua dari unsur serikat pekerja dan satu angka dari tiga unsur, Pemerintah, Apindo dan Akademisi yang mengacu pada PP 78.

Sehingga untuk tindak lanjut hasil rapat tersebut, dikatakan Slamet bahwa Dewan Pengupahan akan mengirimkan hasil rapat apa adanya sesuai dengan yang dicantumkan dalam berita acara. “Kami akan kirim ke Pak Wali sesuai dengan hasil rapat, apa adanya. Nanti Pak wali yang memutuskan mana yang akan dikirim ke Gubernur sebagai rekomendasi UMK Kota Pekalongan,” jelasnya. (nul)

Facebook Comments