Radar Kajen

Sempat Ditutup, 60 Lapak Baru di Pasar Kedungwuni Kembali Dibuka

Lapak baru Pasar KDW

BUKA – Petugas Satpol PP Kabupaten Pekalongan kembali membuka segel 60 lapak baru di Pasar Darurat Kedungwuni.
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Sebanyak 60 lapak baru di pasar darurat Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang sempat ditutup sementara oleh petugas Satpol PP karena tak memiliki izin, kemarin kembali dibuka. Segel penutupan keenampuluh lapak yang telah terpasang sejak sebulan lalu itu, dicopot lagi oleh pihak Satpol PP Kabupaten Pekalongan, setelah Pemda mengeluarkan izin penggunaan lahan aset daerah tersebut untuk dipergunakan sebagai lapak pasar darurat.

Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Pekalongan, Edi Widiyanto mengatakan, sebelumnya memang pihak satpol sempat menutup enam puluh lapak baru di sekitar pasar darurat Kedungwuni karena tak mengantongi izin.

“Yang ditutup sementara ada 60 lapak, sampai ada izin dari pemerintah,” kata Kasatpol Edi.

Kemudian, dikatakan, belum lama ini Dinperindag Kabupaten Pekalongan telah mengeluarkan izin-izin terhadap 60 lapak baru tersebut. Termasuk terbitnya surat izin penggunaan lahan aset daerah untuk keperluan pasar darurat.

“Karena dasar izin itu, kita kembali membuka lapak yang telah kita tutup sementara. Segel Satpol Line kita copot, dan papan larangan penggunaan lapak yang telah disegel, kita rubuhkan,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Edi, ada kebijakan dari Pemda bahwa 60 pedagang yang akan menempati lapak baru tersebut harus bersedia menandatangani surat pernyataan untuk tidak menuntut menempati pasar baru Kedungwuni apabila pembangunan pasar sudah selesai.

“Kalau nama-nama yang akan menempati lapak baru itu, ranahnya Dinperindag,” tambah Edi.

Sebelumnya, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, pernah menyatakan, bagi pedagang yang tidak memiliki Surat Izin Pemakaian (SIP) di Pasar Kedungwuni secara prinsip boleh berjualan di lokasi pasar darurat. Namun jika itu dilembagakan, maka harus ada izinnya. Mereka pun tidak boleh menuntut untuk bisa menempati Pasar Kedungwuni jika pembangunan pasar itu selesai.

“Kalau dikelola, maka harus ada izinnya. Hak dan kewajibannya harus jelas. Mereka juga tidak boleh menuntut untuk bisa mendapatkan tempat di Pasar Kedungwuni jika sudah jadi,” kata Asip. (yan)

Facebook Comments