Radar Kajen

UMK 2019 Ditetapkan Rp1.859.882, Aliansi Buruh Menolak

Aliansi Buruh

KAWAL – Sekitar 150 serikat pekerja yang tergabung dalam SPN, KSPN dan SPNI, mengawal jalannya rapat dewan pengupahan di depan kantor Dinas PMPTSP NAKER Kabupaten Pekalongan, kemarin.
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Aliansi serikat buruh di Kabupaten Pekalongan menolak hasil perhitungan UMK 2019 yang disepakati APINDO. Penolakan tersebut diungkapkan dalam rapat dewan pengupahan di Kantor Dinas PTSP NAKER Kabupaten Pekalongan, siang kemarin (1/11). Perwakilan buruh enggan menandatangani angka perhitungan UMK 2019 berdasarkan PP 78 tahun 2015 yang nilainya Rp1.859.882.

Pantauan Radar, sekitar 150 serikat pekerja yang tergabung dalam SPN, KSPN dan SPNI, mengawal jalannya rapat dewan pengupahan di depan kantor dinas setempat. Penolakan aliansi buruh terhadap nominal UMK 2019 ini didasari pada hasil survei KHL ditambah inflasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,03 persen, sehingga menghasilkan angka Rp2.177.026,00 sebagai usulan UMK dari para pekerja.

Ketua KSPN Kabupaten Pekalongan, Turmudzi Ahmad mengatakan, aksi ini dilakukan di depan kantor dinas dalam forum rapat dewan pengupahan. Dari APINDO tetap menyepakati angka yang mengacu pada PP 78 dengan nominal Rp 1.859.882 sebagai UMK 2019.

“Kami dari tiga serikat pekerja, menolak hasil rapat dewan pengupahan. Perwakilan buruh tidak menandatangani keputusan rapat itu,” kata Turmudzi.

Menurutnya, jika hanya mengacu pada PP 78, maka UMK Kabupaten Pekalongan akan semakin tertinggal jauh dari kabupaten kota lain. Sehingga perlu adanya pertimbangan terhadap KHL setempat sebagai acuan penetapan UMK tahun depan.

Selanjutnya, pihak pekerja menunggu hasil keputusan Bupati Pekalongan atas munculnya dua angka UMK 2019, versi pekerja dan versi APINDO. “Kita menunggu keputusan Pak Bupati,” lanjut Turmudzi.

Sementara Kepala Dinas PM PTSP NAKER Kabupaten Pekalongan, Edi Harjanto, mengungkapkan, hasil rapat kemarin, dewan pengupahan menyepakati UMK sesuai formula perhitungan yang ada di PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Tim dewan pengupahan secara keseluruhan sepakat dengan perhitungan sesuai amanat PP 78,” kata Edi.

Hanya saja, ia membenarkan, adanya penolakan pihak perwakilan pekerja atas keputusan rapat dewan pengupahan. “Dari pekerja sebenarnya memahami, cuma karena ada instruksi dari serikat pekerja pusat untuk menolak, akhirnya perwakilan pekerja tidak menandatangani keputusan rapat,” terang Edi Harjanto.

Setelah ini, pihaknya akan melaporkan hasil rapat dewan pengupahan kepada Bupati Pekalongan, untuk disampaikan ke gubernur. “Kami dibatasi maksimal tanggal 5 November harus sampai ke gubernur. Sebab, penetapan UMK 2019 akan dilakukan pada 10 November mendatang,” tambahnya.

Ia berharap, semua pihak dapat memahami sesuai regulasi yang ada. Selain itu, perusahaan juga bisa segera menyusun struktur skala upah dan upah sektoral sesuai amanat PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. (yan)

Facebook Comments