Metro Pekalongan

GTT/PTT jadi Peserta BJPS TK dan JKN-KIS

GTT PTT

SIMBOLIS – Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz saat menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS TK dan JKN-KIS kepada perwakilan GTT/PTT, Kamis (1/11) di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

KOTA PEKALONGAN – Guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kemenag Kota Pekalongan, diikutsertakan dalam program jaminan sosial yakni BPJS Ketenagakerjaan (TK) dan JKN-KIS. Pengikutsertaan mereka dalam dua jaminan sosial tersebut, merupakan aplikasi dari Pasal Perwal Nomor 28 Tahun 2018 dimana keikutsertaan sebagai peserta BPJS TK dan JKN-KIS menjadi syarat bagi GTT/PTT untuk mendapatkan bantuan Penghargaan dan Perlindungan (Harlindung) dari Pemkot Pekalongan.

Seperti diketahui, GTT/PTT di Kota Pekalongan sejumlah 1936 menerima bantuan Harlindung setiap bulan dengan jumlah antara Rp500.000 bagi GTT/PTT non K2 dan Rp1 juta bagi GTT/PTT K2. Dari bantuan Harlindung itulah nantinya iuran BPJS TK maupun JKN-KIS dibayarkan.

“Dalam Perwal, disebutkan salah satu syarat bagi GTT/PTT mendapatkan bantuan Harlindung adalah ikut serta dalam program jaminan sosial BPJS TK dan JKN-KIS. Kemudian Pemkot membuatkan formula pembayaran iurannya yakni Harlindung yang sebelumnya dipotong 6% untuk pajak, mulai tahun ini dibayarkan penuh tanpa potongan yang kemudian masing-masing digunakan untuk pembayaran BPJS TK maupun JKN-KIS,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Suroso saat memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi dan penyerahan kartu BPJS TK dan JKN-KIS di Aula Dinas Pendidikan, Kamis (1/11).

Suroso melanjutkan, Harlindung tidak hanya diberikan kepada GTT/PTT dibawah Dinas Pendidikan saja melainkan juga bagi GTT/PTT di lingkungan pendidikan di bawah Kemenag. Jumlahnya, dari PAUD sebanyak 446 orang, TK sebanyak 268 orantg, RA sebanyak 102 orang, SD sebanyak 500 orang, SMP sebanyak 243 orang dan MTs sebanyak 119 orang.

Untuk pembayaran Harlindung, dikatakan Suroso Pemkot menyiapkan anggaran dari APBD sebesar Rp12 miliar per tahun. Jumlah anggaran tersebut merupakan alokasi terbesar dibandingkan anggaran per tahun yang diberikan ke OPD lainnya.

“Jadi harapan kami Harlindung ini bisa meningkatkan kinerja, menambah ketulusan dan keikhlasan teman-teman GTT/PTT dalam turut serta mencerdaskan generasi bangsa,” katanya.

Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz mengatakan, dalam pasal 7 ayat 3 Perwal Nomor 28 Tahun 2018 dikatakan bahwa penerima Harlindung wajib menjadi peserta BPJS TK dan JKN-KIS. Kewajiban tersebut,lanjutnya, bertujuan menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi GTT/PTT.

Namun saat ini dikatakannya, GTT/PTT masih harus menyetorkan sendiri pembayaran iuran untuk dua program jaminan sosial tersebut. Sehingga kedepan Pemkot akan berupaya untuk membuat sistem khusus bersama perbankan bisa otomatis debet dari rekening masing-masing GTT/PTT. “Sehingga kedepan akan lebih mudah,” tambahnya.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Pekalongan, Yessi Kumalasari menambahkan, upaya dari Pemkot Pekalongan mendorong GTT/PTT menjadi peserta JKN-KIS maupun BPJS TK merupakan satu bentuk perhatian besar menjamin kesejahteraan GTT/PTT. “Sehingga saya harapkan apa yang sudah menjadi niat baik Pak Wali bisa didukung dengan mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS maupun BPJS TK,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Kepala BPJS TK cabang Pekalongan, Wiwik Septi Herawati. Dia mengatakan bahwa baru Kota Pekalongan yang memiliki inisiatif untuk mendorong GTT/PTT mendapat perlindungan jaminan sosial.

“Pemberian Harlindung dan upaya mendorong agar terdaftar sebagai peserta jaminan sosial bahkan sudah ditetapkan dalam regulasi tersendiri,” tambahnya.

Berdasarkan catatan BPJS TK dan BPJS Kesehatan, dari sebanyak 2039 GTT/PTT beserta keluarganya, sudah 1998 yang mendaftarkan diri baik sebagai peserta BPJS TK maupun JKN-KIS. (nul)

Facebook Comments