Metro Pekalongan

Pemkot Pekalongan Tegaskan Layanan Kependudukan Tak Dipungut Biaya

Layanan Kependudukan

MEMBAHAS – Tim Pengaduan Masyarakat Kota Pekalongan membahas pengaduan masyarakat terkait layanan dokumen kependudukan di Kelurahan Pringrejo, Pekalongan Barat, kemarin (1/11).

KOTA PEKALONGAN – Tim Pengaduan Masyarakat Kota Pekalongan mengadakan pembahasan pengaduan masyarakat tentang akta kelahiran dan ubah Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kamis (1/11).

Ini untuk mengklarifikasi info pungutan pembuatan dokumen kependudukan, bahwa di Kelurahan Pringrejo tidak melakukan hal itu. Ditegaskan bahwa layanan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan yang sekaligus menjadi Ketua Tim Pengaduan Masyarakat, Dr Sri Budi Santoso, mengungkapkan kehadiran timnya merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang potensi pungutan pelayanan publik yang berupa layanan dokumen kependudukan.

“Tim Pengaduan Masyarakat yang terdiri atas Satpol PP, inspektorat, bagian hukum, dan Dinkominko melakukan klarifikasi bahwa tidak ada kejadian tersebut. Kelurahan Pringrejo tidak meminta pungutan biaya dokumen kependudukan. Kami belum bisa mengklarifikasi pengadunya karena identitas pengadu tidak jelas di media sosial. Kami di sini saling mengingatkan untuk senantiasa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat,” papar Budi.

Kepala Bidang Pelayanan Capil, Totok Tri Harianto AP, menyampaikan bahwa itu hal yang wajar jika kita ketahui bahwa PNS pun membantu di Kelurahan, ke depannya harapannya dapat ada aturan yang jelas untuk pengurusan dokumen kependudukan ini.

“Adanya aturan yang jelas ini agar tidak ada saling mencurigai. Kemudian untuk masyarakat saya imbau untuk mengurus dokumen kependudukannya sendiri jangan melalui perantara,” kata Totok.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Pekalongan, Nur Sobah, menjelaskan bahwa ada 600 lebih komentar terkait aduan ini. Tapi ia belum bisa berkomentar banyak karena hal ini butuh penelusuran lebih lanjut. “Hari ini saya bersama tim meminta klarifikasi ke Kelurahan Pringrejo, pada intinya Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen pelayanan kependudukan di Kota Pekalongan gratis dan tanpa dipungut biaya,” ujarnya.

PLT Lurah Pringrejo, Sri Rejeki mengingatkan tentang info yang beredar di medsos, bahwa di Kelurahan Pringrejo tidak ada kejadian transaksi seperti yang diinfokan. Kantor Kelurahan Pringrejo sudah menginformasikan syarat dan layanan gratis dokumen kependudukan.

“Kami imbau kepada masyarakat agar melengkapi semua syarat urusan dokumen kependudukan, agar tidak ada kata dipersulit. Kelengkapan syarat inilah yang akan digunakan kelurahan dan Dindukcapil sebagai arsip,” pungkasnya. (way)

Facebook Comments