Radar Batang

Pembangunan PLTU Batang Serap 8.963 Tenaga Kerja

Pembangunan PLTU Batang Serap 8.963 Tenaga Kerja

SAKSIKAN – Puluhan tamu undangan tengah menyaksikan pemasangan generator pada turbin umit 1 PLTU Jawa Tengah.
M DHIA THUFAIL

BATANG – Pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah di Kabupaten Batang hingga bulan Oktober 2018 tercatat telah mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 8.963 orang.

“Jumlah tersebut terdiri dari tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Untuk tenaga kerja lokal, dari data yang telah kita input ada 8.683 orang atau setara 96,99 persen. Sedang untuk tenaga kerja asing ada 280 orang atau 3,12 persen,” ungkap Presiden Direktur PT BPI, Takashi Irie, Selasa (31/10).

Dari total 8.683 pekerja lokal, kata Takashi, sebanyak 2.636 di antaranya atau 29,41% adalah dari Kabupaten Batang dan sisanya dari luar daerah.
“Kebutuhan pekerja PLTU memang setiap tahunnya terus meningkat. Pada Juni 2016 kita baru merekrut 303 orang pekerja saja, kemudian sampai dengan Februari 2017 kita tambah lagi menjadi 1,892 orang pekerja dan hingga Oktober 2018 ini jumlahnya sudah mencapai 8,963 orang pekerja,” terangnya.

Sekda Batang, Drs H Nasikhin MH mengungkapkan, Pemkab terus memberikan dukungan percepatan pembangunan PLTU berkapasitas 2 X 1.000 megawatt tersebut. Pasalnya, megaproyek itu bakal memberi dampak luas pada peningkatan perekonomian warga dan pembangunan di daerah.

“Keberadaan PLTU Batang ini kami pastikan akan menambah laju perekonomian dengan cepat, membuka lowongan pekerjaan, menghidupkan usaha UMKM, dan akan membawa daya tarik investor berminat menanamkan sahamnya di daerah ini,” katanya.

Ia mengatakan, Pemkab Batang terus mempersiapkan diri untuk menyambut beroperasinya PLTU dan memberikan kepastian pada investor agar tetap berminat menanamkan investasinya di daerah, termasuk memperjuangkan perubahan Perda RTRW. Kendala utama investor untuk menanamkan usahanya di daerah ini, kata dia, karena dihadapkan pada persoalan RTRW yang belum bisa mengizinkan mereka membangun perusahaanya di daerah.

Lanjut Nasikhin, ada sejumlah kajian yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan Perda RTRW, antara lain kajian lingkungan hidup strategis, lahan pertanian berkelanjutan, kawasan bencana, perlunya koordinasi sejumlah kementerian, serta aturan baru yang harus disesuaikan.

“Tentunya dengan adanya beberapa persyaratan dan standar operasional prosedur dari Kementerian ATR/BPN ini maka terbitnya Perda RTRW akan membutuhkan waktu lama. Akan tetapi, sesuai janji dari Kementerian ATR/BPN, persetujuan perda ini akan keluar pada November 2018,” tandasnya. (fel)

PENULIS: M DHIA THUFAIL

Facebook Comments