Radar Kendal

Tolak Pembangunan Bendungan Bodri, Warga Gruduk Kantor Kecamatan

NUR KHOLID MS LONG MARCH – Ratusan warga Banyuringin memilih berjalan kaki menuju Kantor Kecamatan Singorojo guna melakukan aksi penolakan atas pembangunan Bendungan Bodri, kemarin.

KENDAL – Ratusan warga dari Desa Banyuringin, Kecaamatan Singorojo, mendatangi kantor kecamatan setempat, Rabu (31/10). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan pembangunan Bendungan Bodri yang ada di kecamatan tersebut.

Awalnya masa ingin merangsek masuk ke dalam kantor tersebut. Namun pihak kecamatan hanya membatasi tujuh warga untuk menyampaikan aspirasinya. Kehadiran masa diterima langsung Camat Singorojo. Ratusan warga itu datang ke kantor kecamatan dengan berjalan kaki dan sebagian menggunakan mobil pickup dari Dukuh Njaro, Desa Banyuringin.

Koordinator aksi, Theresia Siamah, menyayangkan sikap pemerintah yang tak berpihak pada rakyat dan menyetujui rencana pembangunan Bendungan Bodri yang terletak di Kecamatan Singorojo dan Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Sebelumnya, warga sudah mendapatkan sosialisasi tentang rencana pembangunan Bendungan Bodri itu dalam pertemuan konsultasi masyarakat terdampak bendungan/waduk di Pendopo Kecamatan Singorojo pada 24 Oktober 2018.

Menurut Theresia, atas nama pembangunan, negara akan memiskinkan masyarakat terdampak. Pembangunan waduk itu disebutnya sebagai pola pikir yang tidak cerdas. “Mestinya pemerintah tidak memberikan pembangunan Waduk sebagai satu-satunya alternatif untuk ketersediaan air, menahan banjir, dan tanah longsor, tanpa memikirkan dampak bagi warga setempat yang akan tergusur rumah dan lahan serta mata pencahariannya,” katanya.

Menurut Theresia, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan upaya konservasi daerah penyangga atau hulu yang hutan-hutannya gundul. Dalam hal ini, pemerintah dinilai gagal paham soal lingkungan dan hanya berorientasi proyek. “Maka sikap kami sangat jelas, warga Banyuringin menolak pembangunan waduk,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Singorojo, Tony Ari Wibowo berjanji menampung semua aspirasi warga Banyuringin dan Desa Kaliputih. Dalam aspirasinya mereka menolak keberedaan pembangunan bendungan bodri yang ada di Dusun Djaro, Desa Banyuringin, dan Dusun Sependem dan Dusun Pered, Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo. Karena mereka khawatir pembangunan bendungan itu akan berdampak ke permukiman.

“Kalau bendungan itu nantinya tetap dibangun, maka warga berharap tidak berdampak atau menyentuh permukiman. Pembangunan bendungan ini dananya dari pemerintah pusat. Apa yang jadi aspirasi warga akan saya sampaikan kepada pimpinan, Bupati, Gubernur, Kementerian. Posisi saya akan mengawal aspirasi warga,” katanya.

Perlu diketahui bahwa wilayah Sungai Bodri Kuto merupakan wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemprov Jawa Tengah dengan luas 164.837 Ha, terbagi menjadi 11 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Kuto, DAS Damar, DAS Blukar, DAS Bodri, DAS Buntu, DAS Kendal, DAS Blorong, DAS Waridin, DAS Aji-Slembang, dan DAS Plumbon, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Kendal, sebagian wilayah administrasi Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan sebagian Kabupaten Temanggung. (nur)

Facebook Comments