Metro Pekalongan

Tanpa Regulasi, Batik Terancam Punah

PCCF

BERI KETERANGAN – PCCF saat mengekspose hasil rembug dan konferensi batik nasional dengan target terwujudnya regulasi yang mengatur tentang bahan baku batik secara nasional.
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Pekalongan Creative City Forum (PCCF), merangkum sejumlah masalah terkait permasalahan bahan baku batik dari hasil kajian dan diskusi dalam rembug batik nasional yang digelar belum lama ini. Menjaring masukan dari sejumlah daerah penghasil batik dan mengkolaborasikannya dengan hasil kajian awal tentang bahan baku batik, PCCF berkomitmen mengangkat isu masalah bahan baku batik ke tingkat nasional dengan tujuan utama terwujudnya regulasi untuk menjaga ketersediaan bahan baku batik.

Ketua PCCF, Zahir Widadi, mengaku khawatir jika tidak segera diatur dalam regulasi khusus maka batik terancam punah. Karena permintaan produk batik akan terus meningkat, namun pengrajin kesulitan untuk memproduksi batik dengan bahan baku berkualitas karena harganya yang terus naik. Efeknya, pengusaha bangkrut dan tak bisa produksi sehingga batik di Indonesia terancam punah. “Jangan salahkan juga printing semakin banyak karena tidak pernah ada kemudahan bagi pengrajin batik,” tuturnya dalam konferensi pers terkait hasil rembug batik nasional, Rabu (31/10).

Untuk itu, hasil inventarisasi masalah dalam rembug batik dan hasil kajian yang dilakukan akan ditindaklanjuti atas nama Pemkot Pekalongan dan PCCF untuk disampaikan ke lembaga terkait di pusat.

“Idealnya, hasil yang diharapkan adalah munculnya regulasi dari pemerintah pusat tentang bahan baku batik. Dalsm regulasi itu juga diatur berdirinya BUMD atau koperasi khusus yang menampung bahan baku batik sehingga dapat dibeli oleh pengrajin dengan mudah dan harga yang jelas,” katanya.

Selain itu, dalam regulasi juga diharapkan adanya pengaturan khusus terkait alur distribusi bahan baku batik dari mulai pabrik hingga konsumen. Karena jika tidak dikendalikan, akan semakin banyak rantai distribusi yang terlibat dan dampaknya harga bahan baku batik akan meningkat. “Kemudian di dalamnya juga diatur tentang kualitas dan kuantitas yang jelas,” tambahnya.

Zahir menyatakan, pihaknya sudah melakukan kajian pada salah satu bahan baku batik yakni mori. Terdapat perbedaan harga yang signifikan antara sebelum dan sesudah batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2009. Perbandingan harganya bahkan mencapai 50 persen.

“Kain mori level 1, dulu seharga Rp500.000 kini sudah mencapai Rp1.050.000. Kain mori level 2, saat ini Rp500.000 dulu hampir setengahnya. Begitu juga untuk kain mori level tiga yang kenaikan harganya mencapai dua kali lipat,” kelas Zahir.

Zahir menyatakan, Kota Pekalongan mengambil inisiatif untuk bergerak dalam rangka mengejar agar ada regulasi yang menjamin ketersediaan bahan baku batik. Sebenarnya menurut Zahir, kegiatan tersebut menjadi tugas pemerintah pusat. “Terima kasih Pemkot yang sudah peduli dan mau bergerak bersama PCCF dan juga apresiasi kepada DPRD yang sudah menginisiasi Raperda tentang ketersediaan bahan baku batik,” tambahnya.

Wakil Ketua PCCF, Veri Yudiyanto, menambahkan inisiatif untuk mengangkat isu tentang bahan baku batik diawali dari kajian yang dilakukan PCCF dimana menghasilkan tiga poin yang menjadi masalah besar terkait bahan baku batik. “Pertama, bahan baku mori di Pekalongan menghilang dan muncul dengan harga baru. Kedua, harga mori cenderung naik karena terdapat alur melalui berbagai rantai penjualan. Ketiga, kualitas kain yang bervariatif,” tambahnya.

Menurutnya, batik memiliki peran besar dalam perputaran ekonomi. Tidak hanya di Pekalongan maupun di sentra penghasil batik lainnya, tapi juga di tingkat nasional. “Kalau pemerintah pusat tahu bagaimana dan berapa perputaran uang dari produk batik ini, saya yakin pemerintah akan tercengang. Sehingga terwujudnya regulasi ini sangat penting,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments