Radar Batang

Optimalkan PAD, BPKPAD Gelar Tax Ghatering

BPKPAD

SANTAI – Acara tax gathering yang digelar BPKPAD Batang untuk para PPAT berlangsung dalam suasana santai, kemarin.

BATANG – Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) terus bekerja keras mengupayakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui penyamaan persepsi terhadap sumber PAD yang potensial, misalnya Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB).

Hal itu terungkap saat acara tax gathering BPKAD dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) se Kabupaten Batang di Samudra Seafood Restauran, Rabu (31/10). Kegiatan diikuti 39 PPAT dengan menghadirkan empat panelis, yakni Kabid Administrasi PAD BPKPAD Batang, Kantor Pertanahan, KPP Pratama, dan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang.

Kabid Administrasi PAD BPKPAD Batang, Muhammad Masqon SE, mengungkapkan, sejak diberlakukannya UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), kewenangan pengelolaan BPHTB resmi diserahkan ke daerah. Untuk memperkuat pelaksanaannya, Pemkab Batang menerbitkan Perda No 2 Tahun 2011 tentang BBHTB.

“Dalam UU 28/2009, prosentase maksimal BPHTB adalah 5% dan Perda kita mengambil opsi maksimal ini,” ungkapnya.

Dijelaskan, BPHTB dikenakan terhadap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan atas suatu hak atas tanah dan atau bangunan itu bisa diartikan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai nilai lebih atas tambahan atau perolehan hak tersebut, di mana tidak semua orang mempunyai kemampuan lebih untuk mendapatkan tanah dan atau bangunan.

Sesuai Pasal 85 ayat 2 UU 28/2009, obyek BPHTB antara lain mencakup dua jenis. Pertama, pemindahan hak, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yangg mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

“Yang kedua terkait dengan pemberian hak baru, misalnya kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak,” ucap Masqon.

Adapun besaran 5% BPHTB dihitung dari Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP). Selain itu ada juga Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk semua jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Rp 60 juta. “Kecuali untuk hak atas waris atau hibah wasiat, nilai NPOPTKP nya sebesar Rp 300 juta,” pungkas Masqon.

Acara itu juga sekaligus menjadi salam pamit Masqon dari Kabid Administrasi PAD sekaligus pengenalan penggantinya, yakni Agus Rubiarto SH. Mereka berdua dilantik Bupati, Senin (29/10) lalu. (sef)

Facebook Comments