Radar Jateng

Kenaikan UMP 8,03 persen Dianggap Tak Sesuai Kebutuhan Hidup Layak di Jateng

ILUSTRASI: Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah menilai kenaikan 8,03 persen pada Upah Minimun Provinsi (UMP) 2019 terlalu rendah. (dok. JawaPos.com)

SEMARANG – Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah menilai kenaikan 8,03 persen pada Upah Minimun Provinsi (UMP) 2019 terlalu rendah. Penetapannya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jateng.

Hal tersebut diutarakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FKSPN Jateng, Nanang Setyono. Ia menilai kenaikan UMP 2019 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tak relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam hal ini, Nanang mengatakan tak seharusnya pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan PP 78 saja. “Harusnya ada survei secara langsung dari pemerintah soal KHL. Selama ini, mekanisme kenaikan berdasar PP 78 kan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” Imbuhnya, Kamis (18/10).

UMP 2019 di Jateng jika berdasar PP 78 naik menjadi Rp1.605.396. Akan tetapi, menurut survei FKSPN, KHL di Jateng sudah melampaui itu, yakni kisaran Rp 1,7 juta.

Nanang menjelaskan, survei tersebut dilakukan pihaknya dengan mengacu pada komponen KHL. Sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 13 Tahun 2013. Dirinya menyadari bahwa sebenarnya aturan itu sudah dihapus. Namun, menurutnya yang terpenting adalah lampiran terkait komponen KHL.

“Itu yang masih kami gunakan untuk melakukan survei KHL. Dari hasil survei itulah kami menilai kenaikan yang pantas adalah 18 persen,” tegasnya.

Terakhir, Nanang berharap sebelum ditetapkan UMP 2019, Pemprov melangsungkan survei KHL terlebih dahulu. Karena ia sendiri mengaku belum mengetahui secara pasti apakah langkah itu sudah dilakukan pemerintah. (jawapos)

Facebook Comments