Radar Kajen

Kata Bawaslu, “Amplop” Saat Kampanye Bukan Money Politic

Kata Bawaslu, Amplop Saat Kampanye Bukan Money Politic

Foto ilustrasi (beritasatu.com)

KAJEN – Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ternyata masih ditemukan celah untuk dalam aturan larangan money politics atau politik uang bagi peserta pemilu. Dalam pasal 180 huruf J, memang dijelaskan larangan untuk pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau “materi lainnya” kepada peserta kampanye pemilu.

Kalau memang terbukti peserta pemilu, baik presiden, calon legislatif (caleg), atau tim kampanye, memberikan uang atau “materi lainnya” yang dimaksudkan untuk mempengaruhi suara pemilih, maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang.

Namun, celah masuknya money politics dalam kampanye masih tampak dalam peraturan undang-undang ini. Penjelasan dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan “materi lainnya” adalah sesuatu yang tidak termasuk barang-barang pemberian yang merupalan atribut Kampanye Pemilu. Antara lain kaus, bendera, topi, dan atribut lainnya serta biaya/uang makan dan minum peserta kampanye, biaya/uang transport peserta kampanye, biaya/uang pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Itu artinya, pemberian biaya atau uang transport, bukan termasuk money politics lantaran tidak masuk dalam kategori materi lainnya. Bisa dikatakan, caleg maupun tim kampanye, memberikan amplop kepada calon pemilih pada saat acara kampanye, tidak termasuk politik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Ahmad Dzul Fahmi membenarkan, memang pemberian uang transport dalam kampanye bukan termasuk politik uang. Dengan catatan, besaran biaya transport tersebut masih dalam batas kewajaran dan kemahalan suatu daerah sesuai dengan keterangan di dalam undang-undang.

“Asalkan diberikan saat acara kampanye, ya tidak masalah. Yang namanya kampanye itu kan dengan jumlah peserta terbatas, dan ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. Kalau di luar acara kampanye, masuk money politics dan sanksinya pidana. Misal tidak ada apa-apa, caleg atau tim kampanye bagi-bagi uang di pasar atau rumah-rumah warga. Kalau seperti itu masuk money politics,” terang Fahmi.

Ketika ditanya berapa batas kewajaran pemberian uang transport, ia mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait untuk melihat indeks kemahalan kabupaten setempat. “Kita masih akan koordinasi dengan pemerintah daerah soal batas kewajaran itu,” tambahnya.

Sementara, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, M Ahsin mengatakan, memang dalam undang-undang tercantum demikian. Menurutnya, pemberian barang-barang pemberian yang merupakan atribut kampanye pemilu harus dilakukan pada saat pelaksanaan acara kampanye peserta pemilu. Di luar acara kampanye, hal itu tidak diperbolehkan. (yan)

Penulis: Muhammad Hadiyan | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments