Radar Kendal

Ratusan GTT/PTT Ancam Mogok Mengajar

Ratusan GTTPTT Ancam Mogok Mengajar

AUDIENSI – Ratusan GTT/PTT yang tergabung dalam Paguyupan Wiyata Bhakti Kabupaten Kendal gelar audiensi dengan Komisi D DPRD Kendal tuntuk legalitas.
NUR KHOLID MS

*Datangi DPRD, Tuntut Legalitas dan Kesejahteraan

KENDAL – Ratusan Guru Tidak Tetap dan Pegawai tidak Tetap (GTT/PTT) dari 16 kecamatan di Kabupaten Kendal mendatangi gedung DPRD Kendal, Jumat (12/10). Mereka meminta adanya kejelasan status sekaligus kesejahteraan dari pemerintah daerah.

Sebagian besar yang hadir adalah guru SD dan selebihnya guru SMP. Mereka ditemui jajaran Komisi D DPRD Kendal.

Ketua Paguyupan Wiyata Bakti Kabupaten Kendal, Muhammad Ali Masfuad mengatakan, pihaknya menuntut legalitas atas status mereka dari pemerintah daerah, yakni berupa SK dari Bupati. Hal itu diperlukan agar hak-hak mereka setidaknya sama dengan PNS.

“Dengan SK Bupati, kita dapat mengikuti PLPG dan NUPTK. Yang jelas fasilitas di pendidikan kita akan mendapatkannya,” katanya.

Menurut Ali, kedatangan ratusan GTT/PTT itu juga untuk meminta anggota dewan memperjuangkan nasib demi mendapatkan tingkat kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Honor yang diterima seyogyanya setingkat UMK. Terlebih, peran mereka selama ini juga sangat vital dalam menjaga keberlangsungan pendidikan.

“Kami mengambil jalan diplomasi, ini bukan demo, karena untuk mencerminkan kita sebagai seorang pendidik, tidak lantas berbuat anarkis,” ujarnya.

Ali menyebut, honor yang diterimanya saat ini masih Rp 188.000 setiap kegiatan. Dengan kata lain, honor itu diterimakan dalam bentuk kegiatan, sehingga bagi GTT/PTT yang tidak datang dalam kegiatan tidak menerimanya.

“Iya per kegiatan Rp 188.000. Satu bulan ada tiga kali kegiatan dirata-rata. Dianggaran terakhir 2017 ini kan cuman dapat 18 kali kegiatan. Kami tandang ke dewan ini sebagai bentuk ikhtiar. Kalau memang mentok, ya jalan terakhir kita akan gelar mogok mengajar,” tegasnya.

Anggota Komisi D, Sulistyo Aribowo, menparesiasi perjuangan dari GTT/PTT untuk bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan sebagai seorang pendidik. Pihaknya justru akan terus mendorong perjuangan itu sampai buahkan hasil.

“Bisa belajar dari honorer K2, mereka cukup guyub dan terkoordinir dengan optimal. Saya harapkan GTT/PTT bisa meniru yang seperti ini. Artinya jangan sekali audiensi gagal sudah selesai,” katanya.

Dikatakan Sulistyo, sebelumnya GTT/PTT juga telah menyampaikan aspirasinya soal Pendidikan Profesi Guru (PPG) ke Disdikbud. “Memang ada persyaratan. Lah syarat-sayaratnya itu yang hingga saat ini belum dapat dipenuhi mereka. Langkahnya kita dorong. Bulan depan ada Rakor, dan persoalan GTT/PTT ini yang nanti menjadi yang salah satu akan dibahas di Rakor tersebut. Sehingga kesejahteraanya akan bisa lebih baik lagi,” bebernya.

Soal honor yang minim, dia juga berjanji akan terus memperjuangkan. Hanya saja, kendalanya adalah soal nomenklatur dan payung hukumnya, karena sempat ada temuan BPK di 2017. (nur)

Penulis: Nur Kholid Ms

Facebook Comments