Radar Kajen

Miris, Guru Honorer Ini Mendapat Honor Hanya Rp200 Ribu/Bulan

Guru WB Pusing

DIALOG – Ribuan Guru Wiyata Bakti di Kabupaten Pekalongan melakukan dialog bersama Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, di Pendopo Kajen, kemarin.
MUHAMMAD HADIYAN

Guru WB Minta Legalitas

Sebanyak 1.914 dari 2.331 guru wiyata bakti (WB) melakukan aksi doa bersama dan dialog terbuka dengan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, di pendopo rumdin bupati, Kajen, kemarin (10/10) pagi. Mereka berharap legalitas atau payung hukum agar diakui di Kabupaten Pekalongan.

Sekadar untuk diketahui, dari 2.331 guru wiyata bakti di Kabupaten Pekalongan, 1.914 orang di antaranya telah menerima tunjangan sebesar Rp 500 ribu per bulan dari Pemkab Pekalongan. Sisanya sebanyak 417 orang gajinya masih mengandalkan kemampuan dari sekolah masing-masing.

Tunjangan sebesar itu telah dianggarkan sejak tahun 2017. Sedangkan yang lainnya masih mengandalkan kemampuan sekolah masing-masing yang diambilkan 15 persen dari BOS.

Irvan Munawar Caniago, koordinator lapangan aksi doa bersama, mengatakan, pihaknya memilih berdialog dengan bupati untuk menyampaikan berbagai hal yang dihadapi guru honorer.

“Kami disini menyampaikan pendapat dengan seresehan yang nantinya akan dijawab oleh bupati. Ini cara kita, dengan santun untuk menyampaikan harapan-harapan kita termasuk juga menaikan kesejahteraan para guru honorer,” kata Irvan.

“Harapan kita ada semacam legalitas yang bisa menjadikan kita payung hukum agar kita diakui di Kabupaten Pekalongan,” kata Irvan.

Dalam kesempatan dialog di pendapa kabupaten itu, ada salah satu guru yang curhat menyampaikan keluh-kesahnya kepada Bupati Pekalongan.

Umaroh, salah satu guru honorer dari Kecamatan Siwalan, mengaku dirinya telah bekerja sebagai honorer selama 12 tahun. Ia mengaku, tidak seberuntung teman-teman lainnya yang mendapatkan tunjangan Rp 500 ribu perbulan. Umaroh ini mendapatkan honor dari kemampuan sekolahnya yang diambilkan 15 persen dari dana BOS.

“Honor saya Rp200 ribu pak. Itupun saat ini dipotong untuk membayar hutang koperasi dan iuran bansos. Sisanya hanya 40 ribu,” celetuk Umaroh di depan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi.

Meskipun hanya masih menyisahkan Rp 40 Ribu, namun diakui dirinya tetap profesional mengajar tanpa mengurangi jam pelajaran. Umaroh mengaku tidak sendirian namun ada juga yang telah mengabdi selama 13 tahun yang bernasib sama dengan dirinya.

Selain Umaroh, Afrudin, salah satu guru honorer dari Kecamatan Wiradesa di hadapan bupati mengatakan pihaknya meminta adanya peningkatan upah guru/tenaga honorer agar sesuai dengan UMK.

“Selain peningkatan upah, kami memohon pak bupati untuk memberikan jaminan kesehatan. Kami ini honorer juga manusia pak, tidak selalu sehat. Minimal ada BPJS gratis,” kata Afrudin.

Mendengar curahan hati Umaroh, Bupati Pekalongan tersentuh. Meski demikian, bupati sempat bercanda untuk mencairkan suasana. “Sisa honor cuma segitu, namun bu guru ini tampak gemuk dan makmur ya,” canda Asip Kholbihi yang langsung disambut tawa hangat peserta dialog.

Meski demikian ia mengaku salut dengan pengabdian guru WB di tengah keprihatinannya masih mau mengemban tugas mulia untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bupati membandingkan dengan guru baru PNS yang bersertifikasi yang gajinya sampai Rp8juta.

“Seharusnya guru (PNS) malu menerima bayaran jauh lebih banyak namun kinerjanya seenaknya,” tegas bupati.

Asip menambahkan pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang masih diambilkan dari alokasi 15 persen dari dana BOS. “Kita masih berusaha untuk itu. Saya salut dengan kalian yang terus berjuang demi kecerdasan anak-anak Pekalongan, tidak semata-mata karena material,” kata Asip.

Diakui Asip, nasib guru honorer memang memprihatinkan untuk itu pihaknya tengah berupaya keras meningkatkan kesejahteraan guru.

Bupati mengakui adanya keterbatasan anggaran. Pihaknya hanya mampu menggelontorkan Rp 10,3 miliar untuk honor guru pertahunnya. Namun uang tersebut belum bisa diberikan kepada 2.331 guru/tenaga honorer.

“Yang baru dapat 1914. Sedangkan 417 honorer baru mengabdi dibatasi waktu pengabdian dan lamanya pengabdiannya,” jelasnya.

Angaran Rp 10,3 miliar tersebut dijanjikan akan terus ditingkatkan hingga semua guru honorer bisa merata mendapatkan Rp 500 ribu perbulannya. “Anggaran tersebut, sejak jaman dulu, baru muncul di tahun 2017. Angka ini gak mungkin turun, ya harus naik terus,” ungkap Asip.

Ia juga akan memprioritaskan sisa guru yang belum merata mendapatkan honor Rp 500 ribu perbulan. “Keterbatasan pemerintah, tidak mungkin mencukupi kekurangan. Kita berdoa saja agar kemampuan daerah bisa untuk mencukupi,” kata Asip.

Sementara terkait BPJS, pihaknya telah memikirkan semua guru honorer dapat menikmati BPJS ketenagakerjaan dengan gratis. “Kita masih melakukan pengkajian soal itu, jika semuanya kelar dan kita mampu, semuanya gratis untuk guru honorer,” tandas Bupati. (yan)

Facebook Comments