Radar Kajen

Perda SPPD akan Mensinergikan Konsep Pembangunan

Perda SPPD akan Mensinergikan Konsep Pembangunan

SETUJUI – DPRD dan Pemkab Pekalongan secara bersama sama menyetujui Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Peraturan Daerah dalam sidang paripurna di DPRD, Selasa (9/10).
TRIYONO

KAJEN – Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) disetujui DPRD dan Pemkab Pekalongan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut dilaksanakan dirapat paripurna, DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (9/10).

Rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama atas raperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah menjadi perda tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hindun didampingi dua wakil ketua DPRD masing masing Nunung Sugiantoro dan Achmat Khozin serta dihadiri Bupati Asip Kholbihi, Wakil Bupati Arini Harimur dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Azizu Rochman dalam kata akhir fraksinya menyampaikan, raperda ini tidak terlepas dari upaya Pemkab Pekalongan untuk meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah dalam rangka mendorong percepatan kemandirian daerah dalam kerangka otonomi daerah.

“Perda inilah yang nantinya akan mensinergikan konsep pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi utama keberhasilan pembangunan telah mendorong perluasan areal investasi dan sering mengabaikan hak hak atas tanah dan kekayaan alam masyarakat. Raperda ini diharapkan mampu menjawab dan mengantarkan pada pelayanan persoalan tersebut dan memperbaiki pengelolaan dan keadilan dalam penguasaan ruang,” terangnya.

Sementara Ketua Fraksi PAN, Sofwan Sumadi menyampaikan, semangat Pemkab Pekalongan untuk menjalankan roda perekonomian harus didorong dengan cepat, efektif dan berkesinambungan dengan berdasarkan asas pembangunan yang berprindip pada tiga hal. Ketiga hal tersebut yaitu mengkontruksi potensi, memproporsi sumber daya sertta mengefektifkan manajemen kontrol.

Menurut Sofwan dalam penyampaian kata akhir fraksinya, berpendapat perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Adapun juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera (FPPS) DPRD Kabupaten Pekalongan, Cahrodi Siman, menyampaikan, adanya proses perencanaan pembangunan daerah, hal ini dikarenakan setiap daerah dituntut untuk dapat meminimalisir kesalahan kesalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efesien.

Disamping itu, proses tersebut perlu dilakukan secara terencanana, terkoordinasi, konsisten dan berkelanjutan. Melalui peran pemerintah bersama masyarakat dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan perubahan sosio politik, perkembangan sosial budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi dan perkembangan dunia internasional.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap substansi raperda tersebut. Adapun perbedaan persepsi maupun pemikiran adalah sebuah dinamika, namun hal tersebut telah dapat diselaraskan dan disepakati bersama dengan mengutamakan hasil yang terbaik.

“Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning dalam suatu sistem yang terintegerasi sebagai suatu simpul yang tidak dapat terlepas satu sama lain baik dalam perencanaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.”(yon)

Penulis: Triyono | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments