Metro Pekalongan

Catat Ini, UMK Diusulkan Sebesar Rp2.395.673

KOTA PEKALONGAN – DPC SPN Kota Pekalongan, mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019 sebesar RpRp2.395.673. Angka tersebut didapat dari perhitungan menggunakan formula angka Kehidupan Hidup Layak (KHL) ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Formula perhitungan tersebut, mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mendasarkan perhitungan UMK berdasarkan hasil survey KHL.

Perwakilan SPN pada Dewan Pengupahan, Mustakim Atho menjelaskan, angka UMK yang diusulkan SPN didapatkan dari perhitungan survey KHL yang diambil dari hasil survey pasar Dindagkop Kota Pekalongan pada tiga bulan yakni Juli, Agustus dan September. KHL bulan Juli tercatat mencapai Rp2.211.492, bulan Agustus sebesar Rp2.195.431 dan September sebesar Rp2.186.673.

“Dari tiga angka KHL tersebut kemudian diambil rata-rata hasilnya sebesar Rp2.197.865. Itu angka riil KHL di lapangan berdasarkan survey harga pasar Dindagkop. Kemudian angka tersebut ditambahkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan, inflasi tahun ini 3,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen. Sehingga total inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah 9 persen jika dibagi dari KHL adalah 197.807. Kemudian ditambahkan KHL sehingga didapatkan Rp2.395.673,” jelas Mustakim.

Dia menyatakan, penggunaan kembali formula perhitungan berdasarkan UU 13 Tahun 2003 merupakan kesepakatan Aliansi Serikat Pekerja Jawa Tengah yang menyatakan penolakan terhadap formula perhitungan berdasarkan PP 78. Karena formula perhitungan dalam PP 78 dikatakan tidak mencerminkan kondisi kebutuhan riil.

“Kalau mengacu pada PP 78 perhitungan hanya mengacu pada UMK berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau berdasarkan perhitungan PP 78 maka angka UMK hanya mencapai Rp1.924.053 dan itu tidak sesuai dengan kondisi riil kebutuhan buruh di lapangan sehingga kami kembali mengacu pada formula perhitungan sesuai UU 13 Tahun 2003,” jelasnya.

Mustakim melanjutkan, angka usulan SPN sudah disampaikan dalam rapat Dewan Pengupahan yang pertama akhir September lalu. Mustakim mengatakan, dari tiga unsur serikat pekerja yang ada di Dewan Pengupahan baru SPN yang mengeluarkan angka. Sedangkan dua serikat pekerja lain yakni SPSI dan PPMI belum menyampaikan angka. Begitu juga dari unsur pengusaha yang diwakili Apindo dan juga unsur pemerintah yang belum mengeluarkan usulan angka.

Padahal dikatakannya, usulan angka UMK harus diserahkan kepada Walikota Pekalongan pada bulan ini yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk ditetapkan sebagai angka UMK tahun 2019 maksimal pada 20 November mendatang. “Kami tetap berkomitmen memperjuangka angka UMK sesuai perhitungan dari kami karena sesuai kondisi riil. Kalau Dewan Pengupahan tidak bisa mengakomodir, mungkin terpaksa harus ada dua angka seperti tahun lalu. Tapi kami tetap akan berupaya, kami akan coba berkoordinasi dengan Pak Wali sebelum menyerahkan rekomendasi angka UMK ke Gubernur,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments