Radar Kendal

Ingat Ini, Ikut Kampanye Aparatur Desa Bisa Dipidana

Ingat Ini, Ikut Kampanye Aparatur Desa Bisa Dipidana

RAPAT KERJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pilpres.
NUR KHOLID MS

KENDAL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal mengingatkan jajaran aparatur pemerintah desa untuk tak ikut-ikutan dalam pelaksanaan apalagi masuk dalam tim kampanye. Sebab sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, hal itu bisa dijerat dengan pidana pemilu.

Hal itu ditegaskan kata Kordiv Hukum dan Datin Bawaslu Kendal, Arief Musthofifin., saat Rapat kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pilpres di Hotel Sae Inn, Kamis (4/10). Jika terbukti melakukan kampanye, maka kepala dan perangkat desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa diancam pidana.

“Ketentuan Pemilu banyak berbeda dengan Pilkada. Di antaranya, kepala desa, perangkat desa, dan BPD bisa dipidanakan sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017. Sebelumnya tidak,” ucapnya.

Dikatakan Arief, ancaman pidana tersebut bila kepala desa, perangkat desa, dan BPD ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu. “Bila terbukti ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye, mereka bisa dijatuhi sanksi Pasal 494. Yaitu, maksimal kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,’ ungkapnya.

Sementara itu, Kordiv Penanganan Sengketa Bawaslu, Firman T Sudibyo menyampaikan tentang kerawanan terkait para aparat desa dalam Pileg dan Pilpres. Sebab ditengarai ada kades ataupun perangkat desa di beberapa tempat yang dulu didukung caleg saat pencalonan di desanya. Hal itu menurutnya berresiko bagi kades atau perangkat bersangkutan untuk disambat dukungan saat pileg nanti.

“Saya berharap dalam pemetaan kerawanan untuk kepentingan pengawasan harus memasukkan kepala desa, perangkat desa, dan BPD sebagai obyek rawan,” katanya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani, mengingatkan semua pengawas tingkat kecamatan menjaga penampilan dan menguasai aturan. “Kita sebagai pengawas juga pejabat pada tingkatannya. Maka perlu menjaga performance, juga menguasai peraturan perundang-undangan, sehingga siap sedia bila ditanya,” katanya.(nur)

Penulis: Nur Kholid Ms

Facebook Comments