Metro Pekalongan

Kasus Korupsi di Daerah Mayoritas Berkaitan Pengadaan Barang dan Perizinan

BDURROHMAN
BERSAMA – Ketua KPK RI, Ir Agus Rahardjo berfoto bersama dengan Walikota HM Saelany Machfudz, Sekda Sri Ruminingsih, Kepala
Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Drs Supriono MM serta pejabat lainnya, dalam Roadshow Bus KPK di Kota Pekalongan.

Program Kampanye Antikorupsi yang berupa Roadshow Bus KPK di Kota Pekalongan ini memiliki target sasaran masyarakat umum, yang terdiri atas pelajar, guru, mahasiswa, dosen, aparat pemerintahan, komunitas, dan sebagainya. Begitu pula dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didatangi secara langsung oleh Ketua KPK didampingi Walikota Pekalongan untuk mengecek sistem dan proses perizinan di Kota Pekalongan, kemarin.

Ketua KPK RI, Ir Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa KPK tak hanya melakukan penindakan tetapi juga pencegahan, seperti membuat komunitas antikorupsi, memantau kebijakan, dan memberikan untuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). “Kasus korupsi di daerah terjadi mayoritas berkaitan dengan pengadaan barang dan perizinan, tentu ini diharapkan tidak terjadi di Kota Pekalongan,” tutur Agus.

Agus mengecek adanya keterhubungan DPMPTSP Kota Pekalongan dengan website KPK, hasilnya memang sudah terhubung. Selain itu, Agus membuka website pengaduan perizinan DPMPTSP Kota Pekalongan, ditemukan satu pengaduan terkait penggunaan bahasa website yang kurang jelas.

Agus Rahardjo juga menyatakan sangat mudah menebak sebuah daerah telah terjadi korupsi atau tidak. Pasalnya, modusnya sangat mudah dibaca, misalnya pengadaan barang, pemenang lelang maupun mutasi jabatan. ‘Untuk itu harus benar-benar hati-hati dalam menggunakan anggaran negara jika tidak ingin berurusan dengan hukum,” ungkap dia.

Namun demikian, KPK tidak bisa bertindak tanpa mendapatkan dua barang bukti yang cukup. Untuk itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna membersihkan Korupsi di negeri ini. “Kami baru saja kembali mengungkap korupsi yang terjadi di Ambon dan Pasuruan, semoga tidak ada lagi kepala daerah yang ditangkap KPK.”
Menurut Agus, sebenarnya KPK bukan hanya penindakan semata, melainkan sering melakukan sosialisasi terkait anti korupsi. Bahkan anggaran kami terbanyak adalah untuk melakukan sosialisasi dari pada penindakan.

Menanggapi soal pengaduan terkait penggunaan bahasa website yang kurang jelas?

Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Drs Supriono MM menyampaikan, DPMPTSP kedatangan ketua KPK secara langsung untuk melihat proses perizinan. “Ketua KPK sudah mengecek DPMPTSP Kota Pekalongan, yang sudah dihubungkan dengan website KPK, bahkan membuka dan menemukan pengaduan. Puji syukur karena pengaduan yang ditemukan bukan dalam bentuk kasus atau keluhan masyarakat tetapi hanya terkait dengan bahasa website yang kurang jelas,” ungkap Supriono.

Dikatakan Supriono, kehadiran ketua KPK tentunya memberi spirit baginya untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. “Sebetulnya sejak awal tahun 2018 sudah ada KPK bidang pencegahan yang hadir ke tempat kami. Beliau mengonfirmasi masalah sistem, apakah sistem yang ada di kami ini merupakan sistem yang benar-benar mencegah korupsi. Dari KPK bidang pencegahan telah merekomendasikan sistem, beserta catatan untuk dijadikan contoh di daerah lain, sehingga hadirnya KPK kemari tentu akan mematangkan,” pungkas Supriono.
(dur)

Facebook Comments