Nasional

Awas, Jika Mutasi Tanpa Izin Mendagri Kepala Daerah Bisa Dipecat

Mendagri Tjahjo Kumolo (Issak Ramhani/JawaPos.com)

Mendagri Tjahjo Kumolo (Issak Ramhani/JawaPos.com)

JAKARTA – Isu gelombang mutasi yang terjadi di Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) pasca dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023 hasil Pilkada Serentak 2018, Herman Deru-Mawardi Yahya jadi perbincangan hangat. Bahkan, isu tersebut sudah digulirkan sebelum proses pelantikan Herman dan Mawardi pada, Senin (1/10) di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan, tersiar kabar para pejabat eselon II, III dan IV baik yang saat pilkada kemarin bersama-sama mendukung Herman-Mawardi atau yang mendukung kandidat lainnya saat ini sudah menunggu keputusan penempatan tempat kerja yang baru oleh gubernur. Parahnya, ada pejabat yang sudah memilih untuk mengajukan pensiun lebih awal.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar yang dikonfirmasi Fajar Indonesia Network (FIN) menegaskan, seorang kepala daerah yang baru saja dilantik dilarang untuk melakukan mutasi atau pergantian. Hal itu tertuang dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Pasal 162 ayat 3.

Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri. “Aturannya kepala daerah boleh melakukan mutasi setelah 6 bulan pasca pelantikan, kecuali izin Menteri Dalam Negeri,” kata Bahtiar, Kamis (4/10).

Lanjut Bahtiar, berbeda halnya jika ada permintaan sendiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang ingin pindah tempat kerja. Tapi, hal itu juga tidak serta merta langsung disetujui. Harus melalui penilaian dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Kecuali permintaan sendiri, lain urusannya. Bisa langsung diakomodir tapi tergantung daerahnya yang menilai seperti Sekda dan BKD,” ujarnya.

Sementara untuk pejabat seperti eselon I dan II, kata Bahtiar kepala daerah tidak bisa langsung melakukan mutasi atau melakukan nonjob. Mereka diwajibkan saat mengisi satu jabatan harus melalui proses lelang jabatan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, ada pengecualian jika ada yang tersangkut kasus hukum atau mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

“Kalau untuk Kepala Dinas harus melalui lelang jabatan. Tidak bisa dinonjobkan. Kecuali misalkan ada proses hukum atau mundur. Kalau kosong jabatan untuk Eselon III dan IV bisa langsung diisi, tapi kalau eselon II tetap harus mekanisme lelang jabatan. Jadi kalau eselon II kosong harus diisi dulu oleh Plt sampai proses lelang jabatan selesai,” tambahnya.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasib para ASN. Sehingga kepala daerah tidak bisa seenaknya melakukan pergantian atau melakukan nonjob terhadap pegawai yang sudah mengabdi. Terlebih lagi, saat ini sudah ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selalu melakukan evaluasi terhadap kepala daerah yang melanggar aturan.

Mengenai sanksi bagi kepala daerah yang menabrak aturan, ujar Bahtiar bisa dilakukan setelah KASN melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan bersama dengan Kemendagri terkait langkah apa yang akan diambil. Apakah dilakukan pembinaan terhadap kepala daerahnya atau ada sanksi lain.

“Tidak bisa juga seenaknya membabi buta, ini kan bukan perusahaan pribadi, tapi organisasi publik yang ada aturannya. Kalau tidak melalui prosedur kan bisa seperti kasus DKI itu ada koreksi dari KASN. Seperti di Kabuapten Talaud, Sulawesi Utara juga yang melakukan mutasi tanpa seizin Mendagri. Itu nanti bisa dipecat kepala daerahnya. Sempat juga “diancam” oleh Dirjen Otda jika tidak diperbaiki bisa dipecat. Karena kalau tidak begitu bisa hancur pemerintahan di daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala yang dihubungi Fajar National Network (FIN) terkait pengawasannya dalam persoalan tersebut meminta kepada wartawan FIN untuk langsung mengkonfirmasi kepada Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan. “Lebih relevan kalau Ombudsman Perwakilan Sumsel yang diwawancara. Rekan-rekan saya di Sumsel saja yang jawab,” pungkasnya. (HRM/FIN)

Facebook Comments