Radar Jateng

Guru Mogok Kerja Berbahaya Bagi Mereka Sendiri

Guru Mogok Kerja Berbahaya Bagi Mereka Sendiri


RAPAT – Ketua Komisi IV Munif didampingi wakilnya, Bakhrun, dan sekretarisnya, Slamet, memimpin rapat dengan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Retno Suprobowati, Ketua PGRI, Ahmad Was’ari, dan seluruh kepala UPTD Dikbud se Kabupaten Tegal, di Ruang Banggar DPRD setempat, Kamis (4/10).
YERI NOVEL/RADAR SLAWI

Sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Tegal yang melakukan mogok kerja, dinilai sangat berbahaya. Hal itu bisa menjadi bumerang bagi tenaga honorer tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Edi Budianto, saat menghadiri rapat dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, di Ruang Banggar DPRD setempat, Kamis (4/10). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Munif didampingi wakilnya, Bakhrun, dan sekretarisnya, Slamet, itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal Retno Suprobowati, Ketua PGRI Ahmad Was’ari, dan seluruh kepala UPTD Dikbud se Kabupaten Tegal.

Menurut Edi Budianto, jika tenaga honorer tetap melakukan mogok kerja secara massal, maka dapat berimbas pada dirinya sendiri.

Kepala sekolah tentunya dapat mengambil sikap atau kebijakan supaya di sekolahnya tidak kekurangan tenaga honorer atau pengajar.

“Ini sangat berbahaya bagi mereka (tenaga honorer). Ini akan menjadi bumerang bagi nasib mereka,” ucapnya.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Retno Suprobowati mengatakan hal senada. Menurutnya, tenaga honorer yang melakukan aksi mogok massal, akan berimbas pada dirinya sendiri. Karena saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pendataan tenaga honorer untuk dimasukan pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Apabila perilaku tenaga honorer tidak sesuai dengan persyaratan, maka dapat dipertimbangkan untuk bisa masuk dalam P3K.

“Saya berterimakasih kepada seluruh tenaga honorer yang sudah mengabdi dan mencerdaskan bangsa. Semoga aksi ini tidak berlanjut lama. Karena akan ada pendataan P3K,” ujarnya.

Ketua PGRI Kabupaten Tegal Ahmad Was’ari menyarankan kepada seluruh kepala sekolah yang memiliki tenaga honorer supaya memberikan pemahaman ihwal aturan kepada mereka. Sebab, untuk merealisasi tuntutan tersebut, Pemkab Tegal tidak akan bisa. Tuntutan hanya bisa direalisasi oleh pemerintah pusat.

“Kepala sekolah harus melakukan komunikasi internal dengan tenaga honorer,” sarannya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Munif menegaskan, bahwa tuntutan tenaga honorer yang tergabung dalam Perkumpulan Honorer Sekolah Negeri (PHSN) itu, memang sulit untuk direalisasi. Karena tuntutan itu, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Adapun, tuntutannya yakni pembatalan rekrutmen CPNS umum, tingkatkan status honorer PTK menjadi CPNS berdasarkan masa kerja secara bertahap sesuai kebutuhan dan tanpa tes.

Kemudian legalitas tenaga honor dengan penerbitan SK bupati atau kepala dinas dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Rekrutmen CPNS kewenangan pusat. Pengangkatan CPNS juga kewenangan pusat. Begitu pula dengan penerbitan SK, itu terkendala dengan aturan. Sedangkan UMK, kita keterbatasan anggaran. Karena kalau gajinya sesuai UMK, maka kita harus menganggarkan sedikitnya Rp 51 miliar,” ungkapnya.

Mengingat hal itu, lanjut Munif, PHSN disarankan untuk menemui mendikbud. Karena Pemkab Tegal tidak berani melanggar aturan yang sudah ada. Dia menambahkan, sejauh ini Pemkab Tegal sudah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan guru honorer. Di tahun ini, DPRD menganggarkan sebesar Rp 8 miliar. Sedangkan di tahun 2019 mendatang, rencananya anggaran akan dinaikkan menjadi Rp 14 miliar.

“Uang itu untuk tunjangan para guru honorer,” pungkasnya. (yer/ima)

Facebook Comments