Metro Pekalongan

Perjuangkan Nasib Honorer K2, DPRD Kirim Surat ke DPR RI

Perjuangkan Nasib Honorer K2, DPRD Kirim Surat ke DPR RI

AUDIENSI – Forum Honorer K2 saat beraudiensi dengan DPRD Kota Pekalongan untuk menyampaikan usulan dan aspirasi mereka terkait nasib K2 setelah adanya pembukaan penerimaan CPNS.
M. AINUL ATHO

KOTA – DPRD Kota Pekalongan telah mengirimkan surat usulan terkait nasib honorer K2 kepada Panja revisi RUU ASN DPR RI. Surat tersebut disampaikan lewat Asosiasi DPRD Kota se Indonesia (Adeksi) dan Asosiasi DPRD Kabupaten se Indonesia (Adkasi). Surat tersebut telah dikirimkan sejak 18 September lalu sebagai bagian dari upaya memperjuangkan nasib honorer K2.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab, saat menerima audiensi Forum Honorer K2 (FHK2) Kota Pekalongan di Ruang Komisi A, DPRD Kota Pekalongan kemarin. Balgis menyatakan, surat usulan tersebut bahkan diterima langsung salah satu anggota DPR RI yakni Rieke Dyah Pitaloka.

“Terkait K2 kami sebelumnya sudah terlebih dulu bergerak. Bersama Adeksi dan Adkasi, yang kebetulan saya menjadi salah satu pengurusnya, kami sudah menyampaikan surat yang berisi usulan-usulan terkait K2. Surat itu diberikan setelah kami berkomunikasi dengan Panja Revisi RUU ASN,” jelasnya.

Balgis mengatakan, baik Adeksi maupun Adkasi satu suara terkait perjuangan untuk K2. Karena kondisi serupa terjadi di hampir kabupaten kota di Indonesia. “Kami bertemu langsung dengan anggota DPR RI dan menyampaikan keprihatinan terkait nasib K2. Karena ini terjadi hampir di seluruh kabupaten kota sehingga kami satu suara untuk turut memperjuangkan itu,” tambahnya.

Dia menegaskan, DPRD siap membantu K2 sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki. “Apa yang bisa kami bantu akan kami bantu. Kami juga sudah bertemu dengan Walikota dan kami tetap akan memantau perkembangan usulan kami setelah sebelumnya disampaikan langsung ke DPR RI,” katanya.

Dia mengapresiasi upaya yang dilakukan K2 untuk memperjuangkan nasibnya dengan cara yang baik. “Kami apresiasi K2 sudah menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun. Mari doakan bersama agar upaya dan perjuangan bersama ini bisa memberikan hasil,” kata Balgis.

Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Sudjaka Martana, menambahkan DPRD selalu berupaya turut memperjuangkan nasib K2. Salah satu yang bisa dilakukan yakni memperjuangkan dana harlindung bagi K2. “Kami akan terus upayakan bersama. Anggaran yang berkaitan dengan K2 kami terus pantau perkembangannya agar berjalan lancar,” jelas Anton.

Wakil Ketua Komisi C, Nusron menyatakan bahwa kebijakan terkait K2 merupakan kebijakan nasional sehingga DPRD tidak dapat terlibat secara langsung. “Kalau ini kebijakan daerah kami bisa langsung turut menangani. Tapi kami tetap akan turut memperjuangkan lewat jalan yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, beberapa tenaga honorer K2 dalam pertemuan menyampaikan usulan dan keluhannya terkait kondisi dan kejelasan nasib mereka. Ketua FHK2, Ratno mengatakan bahwa sebelumnya FHK2 juga telah bertemu dan meminta dukungan dari Walikota. Sehingga kali ini dia bersama rekan-rekannya yang lain mencoba mencari dukungan dari DPRD.

“Jika keputusan terkait pengangkatan CPNS tidak berubah, salah satu harapan kami adalah pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Untuk itu pihaknya meminta kejelasan dan kepastian aturan. Kalau memang ada, kami berharap tidak ada batasan usia maupun dan tidak melalui tes,” usulnya.

Hapnita, perwakilan K2 lainnya juga kembali mengusulkan pembuatan SK bagi seluruh honorer K2 sebagai sebuah kejelasan. Karena dia mengaku khawatir adanya penerimaan CPNS terutama pada formasi tenaga pendidikan bisa menggeser K2 yang justru sudah mengabdi puluhan tahun. “Kami cuma minta SK, agar posisi kami jelas dan tidak tergeser CPNS yang baru nanti,” katanya.

Dia melanjutkan, SK dari Pemkot Pekalongan dapat dijadikan pegangan bagi K2. Sebab selama ini K2 hanya diberi honor yang minim dan tidak ada kejelasan. “Beri kami SK satu lembar saja, dan dari mana saja dari walikota atau DPRD atau Dinas Pendidikan. Agar kami punya pegangan dan tidak semena-mena ditendangt ketika ada CPNS baru yang masuk di posisi kami,” tandasnya. (nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Dalal Muslimin

Facebook Comments