Radar Batang

Bawaslu Ajak Masyarakat Perangi Hoaks

Bawaslu Perangi Hoaks

BIMTEK – Ketua Bwaslu Propinsi Jateng, Fajar Subkhi AK Arif, menjadi pembicara dalam kegiatan Bimtek yang diadakan oleh Bawaslu Batang, Kamis (4/10).
M DHIA THUFAIL

BATANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Jawa Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memerangi berita hoaks, berbau SARA, dan praktek money politic dalam Pemilu 2019 mendatang.

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subkhi AK Arif mengatakan, jika ditemukan praktek kampanye menggunakan berita hoaks, isu berbau SARA, dan money politic untuk mengajak konstituen memilih, maka Bawaslu tidak segan-segan untuk memproses pelanggaran Pemilu itu.

“Kalau ada kampanye memanfaatkan berita hoaks, mendiskreditkan dan memicu isu SARA maupun ujaran kebencian serta menggunakan money politic, kami langsung bertindak. Karena tindakan kami itu sebagai bentuk pencegahan,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Bintek Pengawasan Pemilu Partisipasif Kepada Masyarakat dan Pramuka di Hotel Dewi Ratih, Kamis (4/10).

Selain itu, kata Fajar, yang perlu diperangi lainnya adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri maupun TNI dalam kampanye serta keterlibatan perangkat desa. Sebab, hal itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

“Silahkan memilih Caleg maupun lainnya lewat visi misi dan track record calonnya. Bukan karena iming-iming hadiah uangnya, sehingga tujuan mencapai Pemilu murah bisa terealisasi,” pesannya.

Oleh karena itu, dalam sosialisasi yang banyak diikuti oleh sejumlah pelajar dan mahasiswa itu, ia berharap kerjasamanya untuk berperan aktif dalam pencegahan. “Peran aktif seluruh elemen masyarakat itu penting. Karena kami menyadari, jumlah pengawas Bawaslu masih sangat kurang untuk membackup seluruh TPS. Maka agar bisa tetap terawasi, kami mengajak masyarakat terlibat dalam mengawasi. Nah, salah satu kelompok strategis yang kami pandang perlu untuk diajak adalah para pemuda, mahasiswa, pelajar, dan karang taruna,” katanya.

Bahkan untuk pencegahan dini, Bawaslu tak segan-segan sosialisasi bersama Pemerintah Daerah agar tidak ada ASN yang terlibat kampanye pemilu termasuk pejabat negara. Terkecuali bagi yang mengajukan cuti.

“Kita akan serius memantau mobilisasi ASN di kabupaten/kota Jateng. Karena kita ketahui, beberapa kepala daerah di Jawa Tengah ada yang menjabat sebagai pimpinan partai politik, minimal pengurus partai politik. Kita harus bisa memastikan bahwa ketika beliau beliau ini menjalankan tugas sebagai orang partai, maka semua fasilitas negara dan semua kewenangan terkait dengan posisinya sebagai pejabat daerah itu harus ditinggalkan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Batang, Ahmad Hartono mengatakan, dengan sudah dimulainya masa kampanye Pemilu, Bawaslu kini tengah disibukkan dengan pemantaun potensi pelanggaran yang dilakukan oleh para partai politik. “Namun hingga saat ini, kami dari Bawaslu Kabupaten Batang belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para partai politik,” tandasnya. (fel)

Facebook Comments