Metro Pekalongan

Bawaslu Investigasi Aduan Pemasangan APK Tak Sesuai Aturan

Bawaslu Bintek

BINTEK – Bawaslu Kota Pekalongan menggelar bintek bersama tokoh masyarakat dan Pramuka agar turut terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu 2019.
M AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Bawaslu Kota Pekalongan menerima dua laporan dugaan pelanggaran kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan. Menindaklanjuti aduan tersebut, Bawaslu langsung menerjunkan tim untuk melakukan investigasi.

Pemasangan APK oleh salah satu caleg tersebut diletakkan di beberapa tiang listrik maupun dipaku di pohon. “Sejauh ini Bawaslu sudah menerima dua pengaduan dari masyarakat. Terkait dengan dugaan pelanggaran pemasangan APK,” tutur Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Sugiharto, yang ditemui di sela-sela kegiatan bintek pengawasan bersama tokoh masyarakat dan Pramuka, Rabu (3/10), di Hotel Nirwana.

Usai menerima laporan tersebut, lanjut dia, Bawaslu langsung menerjunkan jajarannya untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi selanjutnya akan dikaji bersama dan jika ditemukan pelanggaran maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk pencopotan APK dimaksud. “Dalam dua tiga hari ini kami akan sampaikan rekomendasi kepada KPU untuk penertiban APK yang salahi aturan,” imbuhnya.

Masa kampanye disebut Sugiharto menjadi tahapan paling krusial di mana terdapat banyak potensi pelanggaran. Untuk itulah pihaknya menggandeng elemen-elemen masyarakat agar turut serta membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan. “Karena kalau cuma kami tidak cukup. Kami hanya tiga orang ditambah 12 Panwascam dan 27 pengawas kelurahan. Sehingga kami meminta bantuan kepada masyarakat agar terlibat secara aktif mengawasi proses pemilu,” pintanya.

Dia mencontohkan, saat ini seluruh parpol dan tim paslon diberikan fasilitasi APK untuk berkampanye yakni berupa 10 baliho dan 16 spanduk per kelurahan. Parpol maupun tim paslon juga diperbolehkan menambah sendiri 5 baliho dan 10 spanduk per kelurahan. Dia mencontohkan jika satu kelurahan dipenuhi 15 baliho dan 26 spanduk dari 14 parpol. “Contoh Jalan Selat Karimata di Bandengan. Jika semua dipasang maka bisa full sepanjang jalan. Ini harus benar-benar diawasi,” katanya.

Dalam bintek tersebut, hadir sebagai narasumber yakni Ketua Aliasn Rakyat Anti Hoax (ARAH) Kota Pekalongan, M Luthfi. Dalam materinya, Luthfi lebih banyak memaparkan bagaimana potensi, bentuk dan kerawanan kampanye yang dilakukan lewat media sosial. “Yang harus dihindari adalah hoax. Kampanye lewat medsos sebenarnya juga sudah diatur yakni harus medaftarkan akunnya. Tapi banyak yang tidak didaftarkan justru untuk berkampanye,” ungkapnya.

Dia juga berpesan agar masyarakat tidak terlalu fanatik mendukung caleg maupun paslon. Sebagai pendukung menurut Luthfi masyarakat tidak seharusnya fanatik hingga saling bermusuhan. Sebab para calon ketika sudah duduk di kursi DPRD seluruhnya tetap riang gembira dan saling bekerja sama. “Kita yang dibawah jangan sampai justru bermusuhan. Kita buat pemilu ini riang gembira,” ajaknya.

Luthfi juga memaparkan beberapa ciri berita maupun informasi hoax. Dia berharap agar masyarakat, terutama generasi muda agar tidak mudah terprovokasi dan ikut menyebarkan berita hoax dengan terlebih dulu mengenali ciri-ciri berita hoax. (nul)

Facebook Comments