Metro Pekalongan

Akhirnya Rekomendasi Wakil Walikota Jatuh ke Afzan

Achmad Afzan Arslan Djunaid

Achmad Afzan Arslan Djunaid

KOTA PEKALONGAN – Rumor bursa pengisi kursi Wakil Walikota Pekalongan akhirnya menemui titik terang. Sebagai partai yang berhak mengusulkan nama untuk mengisi kursi G2, PDIP akhirnya menjatuhkan rekomendasi kepada Achmad Afzan Arslan Djunaid.

Kepastian kabar itu diperoleh setelah DPC PDIP Kota Pekalongan menerima surat rekomendasi dari DPP PDIP berisi penetapan calon wakil walikota yang diajukan partai itu untuk mengisi kekosongan kursi G-2 Kota Pekalongan. Dalam surat bertanggal 2 Oktober 2018 tersebut, PDIP hanya menetapkan satu nama calon wakil walikota, yaitu Achmad Afzan Arslan Djunaid.

Keputusan tersebut tercantum pada poin pertama dari empat poin dalam surat yang ditandatangani Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Disebutkan dalam surat, penetapan calon wakil walikota tersebut berdasarkan dari proses fit and proper test yang digelar pada 19 September 2018 lalu. Selain terkait penerapan nama calon wakil walikota yang diajukan, dalam surat tersebut DPP PDIP juga menginstruksikan kepada DPC PDIP untuk mengusulkan nama yang disebut sebagai calon wakil walikota dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya, seluruh anggota fraksi juga diminta untuk mengamankan, menjalankan dan memperjuangkan nama tersebut agar menjadi wakil walikota untuk mengisi kekosongan hingga 2021 mendatang.

Sekretaris DPC PDIP Kota Pekalongan, Karibkin Syarief saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat rekomendasi dari DPP. Namun dikatakan Karibkin, dalam surat hanya ada satu nama yang ditetapkan sehingga belum memenuhi syarat. “Hanya satu nama. Kami sudah konsultasi ke KPU dan menurut aturan tidak bisa karena nama yang diajukan harus dua,” jelasnya.

Untuk itu dalam waktu dekat DPC PDIP akan menggelar rapat internal bersama seluruh PAC dan mengundang DPC PKB sebagai partai koalisi pengusung untuk membahas surat rekomendasi tersebut. “Kami akan bertemu, akan dirapatkan secara internal. Nanti akan kami rumuskan untuk mengusulkan satu nama kembali ke DPP agar bisa ditetapkan dua nama untuk diajukan,” tambah Karibkin.

Sebelumnya DPC PDIP diketahui mengajukan dua ke DPP untuk diajukan sebagai calon wakil walikota guna mengisi kekosongan yakni Afzan Arslan Djunaid yang juga adik kandung mantan walikota Pekalongan, Alf Arslan Djunaid dan Ketua DPC PDIP, Titik Restuningsih. Namun dalam perkembangannya Titik mundur dari pencalonan tersebut dan posisinya diisi oleh politisi PDIP dari Pemalang. Tapi saat fit and proper test, nama kedua juga tidak hadir ke DPP.

Ketua DPC PDIP Kota Pekalongan, Titik Restuningsih saat dikonfirmasi juga menyatakan hal yang sama. Menurut Titik, dalam waktu dekat DPC PDIP akan segera mengajukan nama lain ke DPP PDIP. “Karena ini aturan ya, jadi tidak bisa hanya satu. Kami akan ajukan lagi ke DPP dalam waktu dekat,” katanya.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan wakil walikota partai pengusung mengusulkan dua orang untuk kemudian dipilih oleh DPRD. Seperti disebutkan dalam pasal 176 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa ‘Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung’.

Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa ‘Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah’.

Kemudian dalam ayat 4 disebutkan bahwa Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Walikota dan wakil walikota Pekalongan, memiliki periode kepemimpinan 2016-2021. Jika menghitung masa jabatan walikota dan wakil walikota Pekalongan hingga saat ini, sisa masa jabatan masih 26 bulan terhitung sejak pelantikan pada Februari 2016 lalu. Artinya, paling lambat kursi wakil walikota harus diisi sebelum Juli atau Agustus tahun 2019 mendatang. (nul)

Facebook Comments