Radar Kajen

Catat Ini, Eksekusi Toko Modern Tak Berijin di ‘DeadLine’ November

Toko Modern

SIDAK – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan saat menunjukan produk toko modern berjejaring nasional dengan tampak luar toko lokal yang ada di Kecamatan Kesesi.
TRIYONO

KAJEN – Eksekusi penutupan Toko Modern jejaring nasional yang tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) dideadline bulan Oktober 2018. Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan terus mendesak agar aparat penegak Perda mengambil langkah tegas.

Hal itu seperti diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Murdiyanto kepada Radar, Selasa (2/10). Kata dia, dari hasil rapat bersama dinas terkait pada Oktober 2018 akan lakukan kembali eksekusi toko modern jejaring nasional untuk menyesuaikan Peraturan daerah yang ada.

Diterangkan, dari hasil pengamatan ada sekitar 13 Toko Modern jejaring nasional yang tak sesuai karena jarak terlalu dekat dengan Pasar Tradisional yang ada. “Ya, di bulan oktober 2018 ini dari Satpol PP dulu berjanji akan melakukan eksekusi toko modern. Toko modern tersebut berada di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan,” terangnya.

Dikatakan, Komisi A DPRD juga akan mempertanyakan kembali persiapan atau langkah yang diambil dari Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Langkah itu dilakukan untuk melindungi pedagang kecil atau pedagang di Pasar Tradisional Kota Santri. Karena apabil dibiarkan yang dirugikan adalah para pedagang terutama masyarakat kecil.
“Kami minta Satpol PP juga bertindak sesuai aturan yang ada,” pintanya.

Senada diungkapkan M Kenedi. Ia meminta agar Satpol PP secepatnya mengambil langkah tegas. “Kalau memang sudah melanggar jangan dipertahankan, jalankan aturan yang ada,”tandasnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan, Edi Widiyanto, menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat limpahan perigatan ketiga dari Dinas Perindagkop. Apabila sudah menerima, pastinya Satpol PP akan langsung koordinasi dengan Polres Pekalongan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan dinas terkait untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

Sementara untuk toko modern berjejaring yang akan dieksekusi tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Pekalongan.

“Kami saat ini belum menerima surat limpahan dari Dinperidagkop. Mungkin bulan Oktober ini surat peringatan ketiga dilayangkan ke managemen, kemudian awal november mudah midahan kami bisa melangkah,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk menjalankan aturan yang ada, Satpol PP harus koordinasi dengan instansi lain.”Kalau surat sudah di Satpol pastinya kami juga akan koordinasi dengan pihak managemen supaya secepatnya mengosongkan lokasi, jadi ada batas waktu,” imbuhnya. (yon)

Facebook Comments