Radar Batang

Akreditasi, 6 Puskesmas Dideadline sampai 2019

Akreditasi, 6 Puskesmas Dideadline sampai 2019

AKREDITASI – Bupati Wihaji memberi sambutan saat menerima kunjungan tim Surveyor Akreditasi Puskesmas di Hotel Sendang Sari, Minggu (30/9) malam.
M DHIA THUFAIL

BATANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang menarget 20 dari 21 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang tersebar di 15 Kecamatan se Kabupaten Batang dapat terakreditasi seluruhnya pada tahun 2019.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang, dr Hidayah Bhasbet mengatakan, dari 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Batang, 14 Puskesmas di antaranya telah terakreditasi sejak 2016 silam.

“Kabupaten Batang memiliki 21 Puskesmas, 14 sudah terakreditasi dan 7 Puskesmas belum terakreditasi. Di tahun ini, 6 Puskesmas akan disurvei, sehingga tahun ini ada 20 Puskesmas yang sudah disurvei, tinggal 1 yang belum karena terkendala pembangunan fisiknya,” ujar Bhasbet saat menerima tim surveyor Akreditasi Puskesmas di Hotel Sendang Sari, Minggu (30/9).

Ia mengatakan, sesuai dengan aturan, Puskesmas harus melakukan akreditasi secara berkala, yakni setiap tiga tahun sekali. “Akreditasi tidak bisa ditunda – tunda lagi dan harus diberlakukan agar manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelas Bhasbet.

Sementara itu, Ketua Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas, dokter Heru Winangun mengatakan, tujuan akreditasi bukan untuk memberikan penilaian semata, tetapi guna melakukan pembimbingan agar puskesmas menjalankan tugas dengan baik, yang selama ini bekerja hanya sesuai program.

“Akreditasi mengembalikan Puskesmas supaya bekerja sesuai standar akreditasi, namun bukan nilai paripurna, nilai utama dan nilai dasar, tapi peningkatan pelayanan kinerja untuk masyarakat,” kata Heru Winangun.

Bupati Batang, Wihaji menegaskan, puskesmas adalah tulang punggung pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka harus memiliki pelayanan berkualitas yang menjamin mutu sesuai dengan satandar akreditasi.

“Kehadiran tim surveyor akreditasi ini jangan dijadikan beban bagi Kepala Puskesmas. Karena sebenarnya penilaiannya harus sesuai dengan keseharian dalam memberikan pelayanan. Sebenarnya tim akreditasi pun sudah paham, walaupun Puskesmas berusaha menampilkan yang terbaik, tahu yang benar dilakukan dan mana yang berbohong,” ucap Bupati Wihaji.

Tetapi apa yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi, kata Wihaji, adalah bagian dari upaya perbaikan. Sebab zaman sudah berubah, perilaku, sistem, dan mindset pun harus berubah yang semangatnya memberikan pelayanan terbaik. “Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah,” tandas Bupati. (fel)

Penulis: M Dhia Thufail | Radar Pekalongan
Redaktur: Akhmad Saefudin

Facebook Comments