Metro Pekalongan

Catat Ini, Ada Beberapa Kerawanan di Masa Kampanye

Deklarasi Pemilu Damai

DEKLARASI – Bawaslu bersama FKPD dan elemen masyarakat lainnya saat melakukan deklarasi pemilu damai, Senin (1/10) di Hotel Dafam.
M. AINUL ATHO’

KOTA PEKALONGAN – Ratusan masyarakat yang berasal dari berbagai elemen, mendeklarasikan pemilu damai bersama Bawaslu, FKPD dan sejumlah stakeholder lainnya, Senin (1/10).

Deklarasi yang digelar di Hotel Dafam tersebut, diawali dengan pembacaan deklarasi oleh Ketua Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH) M Luthfi yang diikuti peserta lain. Kemudian dilakukan penandatanganan komitmen menjalankan pemilu damai oleh seluruh peserta dan ditutup denghan orasi pemilu damai di depan Hotel Dafam.

Sebelum deklarasi, para peserta terlebih dulu mengikuti sosialisasi tentang kepemiluan dengan narasumber Kapolres Pekalongan, Kasdim 0710 Pekalongan dan Ketua Bawaslu.

Ketua Bawaslu, Sugiharto, menyatakan deklarasi tersebut merupakan agenda bersama yang digelar serentak se Jawa Tengah. Melalui deklarasi pemilu damai, dia berharap agar seluruh elemen masyarakat baik parpol peserta pemilu, instansi terkait maupun masyarakat secara umum dapat mentaati aturan yang ada.

“Sehingga harapan kita bersama di Kota Pekalongan ini dapat tercipta pemilu yang damai, aman dan bermartabat,” kata Sugiharto.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Feri Fendy Sitepu dalam paparannya menjelaskan, ada beberapa potensi kerawanan selama penyelenggaraan pemilu salah satunya pada masa kampanye yang sudah dimulai sejak 23 September lalu. Kemudian potensi kerawanan lain yakni pada masa tenang, pemungutan suara, hingga penetapan hasil perhitungan suara.

“Ada beberapa potensi kerawanan pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye yang saat ini sudah berlangsung seperti pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan, kampanye diluar jadwal, pelibatan anak di bawah umur, politik uang, konflik antar pendukung hingga netralitasi PNS, TNI dan Polri,” papar Kapolres.

Untuk itu dirinya berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat turut serta untuk mengantisipasi dan turut serta dalam pencegahan-pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan yang rawan.

Asisten 1 Setda Pekalongan, Doyo Budi Wibowo dalam sambutannya mewakili Walikota bahwa Pemkot Pekalongan bersama KPU turut melakukan sosialisasi terkait dengan Pemilu 2019. Termasuk dalam memberikan fasilitasi alat peraga kampanye kepada parpol maupun calon legislatif peserta pemilu.

“Sosialisasi dilakukan dengan beberapa cara salah satunya fasilitasi APK oleh KPU bersama Pemkot Pekalongan. Baliho diberikan 10 di setiap kelurahan dan spanduk 16 tiap kelurahan. Jumlah ini luar biasa sehingga perlu pengaturan bersama dalam penempatannya yang diatur oleh KPU bersama Pemkot Pekalongan karena lahan maupun lokasi yang terbatas keberadaannya,” tuturnya.

Menurut Doyo, hal tersebut menjadi salah satu potensi kerawanan jika tidak diatur dengan baik. “Harapannya dengan pengaturan bersama maka bisa dihindari konflik secara internal baik antara masyarakat dengan parpol maupun aparat. Kami berharap agar seluruh pihak bisa bersinergi dan saling menghormati sehingga tidak terjadi konflik maupun hal-hal yang tidak diinginkan,” pesan Doyo. (nul)

Facebook Comments