Radar Kajen

Ada Apa Ini, KPK Kok Warning Proyek di Pekalongan

Ilustrasi
Gedung KPK (dok Istimewa)

KAJEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menyambangi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Beberapa proyek di Kabupaten Pekalongan menjadi perhatian lembaga antirasuah.

Beberapa sumber Radar Pekalongan pun membenarkan bahwa belakangan ini pejabat Pemkab Pekalongan sedang dag dig dug. Hal itu karena KPK selama dua minggu ini berkutat di Pekalongan.

Pemeriksaan lembaga antirasuah dimulai administrasi pekerjaan proyek. Pemeriksaan dari mulai kontrak kerja hingga ketepatan pekerjaan yang berujung pada denda jika karena molor yang tertua dalam kontrak.

Tidak hanya administrasi saja, KPK juga tengah menyorot beberapa proyek kelompok pikir DPRD Kabupatan Pekalongan. Para petugas KPK ini juga

Untuk memastikan kedatangan KPK di Kabupaten Pekalongan, Radar mencoba konfirmasi ke Sekda Kabupaten Pekalongan, Mukaromah Syakoer. kedatangan tim dari divisi pencegahan KPK ini berkaitan dengan monitoring dan evaluasi perencanaan dan budgeting terkait pembangunan daerah. Menurutnya.

Dijelaskn Sekda, kedatangan KPK ini sudah rutin dilakukan setiap enam bulan sekali di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk monitoring dan evaluasi.

“Kalau dulu kita modelnya paparan ke inspektorat provinsi, sekarang berbeda. KPK sudah menunjuk admin di setiap kabupaten kota,” ungkap Sekda Mukaromah, kemarin.

Hal ini juga berkenaan dengan program Pemkab Pekalongan di tahun 2019 yang ditargetkan akan menggunakan e-planning dan e-budgeting, dimana segala perencanaan pembangunan sudah berbasis elektronik. “Program-program yang dilakukan Bapak Bupati ini dimonitoring oleh KPK. Ini sudah biasa setiap satu semester sekali. Dan berlaku di seluruh Indonesia. Kebetulan, kemarin itu giliran wilayah Pantura, termasuk Kabupaten Pekalongan,” jelasnya.

Terkait e-planning dan e-budgeting sendiri, kata dia, SDM di lingkungan pemerintahan sudah siap. Saat ini sarana dan prasarana telah dipersiapkan secara bertahap.

“Sebenarnya, hampir semua OPD sudah menggunakan di Kabupaten Pekalongan sudah berbasis elektronik. Cuma belum dikoneksikan ke Kominfo. Nanti serentak 2019 akan kita terkoneksi semua. Sehingga nanti setelah terkoneksi, semua masyarakat bisa mengakses secara terbuka,” ujar Mukaromah.

Ia berharap, program e-planning dan e-budgeting ini bisa terlaksana dengan baik di 2019 nanti. Sehingga segala pelayanan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Pekalongan bisa semakin transparan dan akuntabel.

“Setelah kelengkapan alat sudah dilakukan, Insyaallah pada 2019 nanti kita sudah bisa melakukan program tersebut,” tandasnya. (yan)

Penulis: Muhammad Hadiyan | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments