Metro Pekalongan

Jamin Ketersediaan Bahan Baku Batik, DPRD Susun Regulasi

Jamin Ketersediaan Bahan Baku Batik, DPRD Susun Regulasi

JARING MASUKAN – DPRD Kota Pekalongan menggelar FGD untuk menjaring masukan dalam rangka penyusunan Raperda Ketersediaan Bahan Baku Batik.
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – DPRD Kota Pekalongan tengah menggodok Raperda tentang Ketersediaan Bahan Baku Batik. Raperda tersebut disusun sebagai salah satu upaya menjamin ketersediaan bahan baku batik di Kota Pekalongan yang selama ini masih banyak menemui kendala.

“Raperda ini sebagai salah satu upaya untuk turut menjamin ketersediaan bahan baku batik di Kota Pekalongan. Karena selama ini, pada musim tertentu bahan baku batik, utamanya mori di Kota Pekalongan sulit didapat,” tutur Ketua Pansus Perda Ketersediaan Bahan Baku Batik, M Fathoni, dalam FGD beberapa waktu lalu.

Untuk itu dalam penyusunan Raperda pihaknya ingin menggandeng semua pihak dan stakeholder yang terlibat langsung dalam proses pembuatan batik dari hulu ke hilir agar turut rembug memberikan masukan terkait masalah yang dihadapi para pengusaha batik di Kota Pekalongan.

“Kelangkaan terjadi itu mssalahnya apa, ini yang nanti kami harapkan banyak masukan dan solusi dari para pelaku batik sendiri,” tambahnya.

Dengan adanya regulasi, dikatakan Fatoni maka aturan-aturan dan mekanisme dalam penyediaan baham baku batik dapat diatur. Sehingga para pengusaha batik bisa terjamin dalam menjalankan usahanya. “Bahkan dalam rangka hari batik kita juga menggelar rembuk batik nasional yang akan mengundamg seluruh stakeholder terkait dari seluruh Indonesia. Kami juga akan mencoba mengakses ke Kementrian agar mereka juga tahu masalah yang dihadapi usaha batik di Kota Pekalongan,” katanya.

Khusus untuk bahan baku mori, diugkapkan Fatoni kebutuhan per tahunnya di Kota Pekalongan mencapai 2.018.000 yard atau jika diuangkan mencapai angka Rp2 triliun. Sedangkan produsen kain mori sendiri, masih sangat minim yakni hanya 3 hingga 4 produsen saja. “Padahal kita juga ada beberapa pabrik tekstil yang memproduksi mori. Tapi bahan bakunya memang masih impor. Inilah yang nanti harus dirembug bersama dan dicari solusinya agar dapat tercantum dalam Perda,” jelas Fatoni.

Selain itu, Kota Pekalongan juga merupakan produsen batik terbesar yang menyuplai 70 persen produk batik yang beredar di Indonesia. Sehingga jangan sampai daerah penghasil produk batik terbesar justru kesulitan untuk mencari bahan baku batik. Sehingga dia berharap melalui Raperda tersebut seluruh masalah dan solusi yang ada dapat ditampung sehingga bisa mengatur agar ketersediaan bahan baku terjamin.

Sementara itu, Camat Pekalongan Barat, M Nasir, memberikan masukan terkait dengan adanya praktir jual beli bahan baku mori secara black market. Dia mengaku memiliki pengalaman saat menjadi lurah di dalah satu kelurahan dimana dia melihat banyak terjadi praktik demikian. “Jadi apakah bisa praktik yang seperti itu nanti juga dicantumkan dan bagaimana aturan mainnya,” usul Nasir.

Selain mori, pengusaha batik juga sering mengeluhkan terkait bahan baku lain salah satunya pewarna batik. Terkait hal itu, beberapa tahun lalu LIPI pernah mengekspose tentang inovasi batik warna alam yang bisa didapat dari berbagai tumbuhan. Namun hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari pihak terkait untuk pengembangan batim warna alam yang menurutnya dapat menjadi salah satu alternatif penyediaan bahan baku pewarna.

“Kemudian kami juga melihat bahwa di Kota Pekalongan ini regenerasi pengrajin batik masih minim. Sejauh ini kami melihat para pengrajin dan pembatik didominasi orang uang sudah tua. Kami berharap ini juga bisa diatur dalam Perda sehingga kedepan ada regenerasi pengrajin batik dengan menyiapkan SDM yang baik,” tandasnya. (nul)

Penulis: M Ainul Atho

Facebook Comments