Radar Kajen

Usut Penjual Lahan Irigasi!, Pemda Harus Tegas

Pasar Darurat Kedungwuni

LAHAN IRIGASI – Puluhan kios dan lapak pedagang di pasar darurat Kedungwuni, berdiri di atas lahan irigasi.
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Praktek jual beli lahan bantaran irigasi untuk puluhan kios dan lapak pedagang pasar darurat Kedungwuni mendapat sorotan anggota dewan.

Seperti ditegaskan Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Moch Nurkholis. Kata dia, harus ada tindakan tegas untuk oknum yang menariki dana untuk penggunaan lahan irigasi tersebut. “Ini harus diusut, dan dia (penjual bantaran irigasi, red) harus mengembalikan uang para pedagang itu,” tandasnya.

Diungkapkan, persoalan jual beli lahan bantaran irigasi untuk los Pemda harus bersikap tegas. Pembangunan lapak di pinggir lahan irigasi ini mengganggu pengairan dan dikhawatirkan dapat menyebabkan banjir.

“Terlebih perairan untuk persawahan juga, jadi dikhawatirkan bisa mengganggu,” kata Nurkholis, kemarin.

Diungkapkan, selain bersikap tegas, pemerintah juga perlu memerhatikan nasib pedagang yang sudah membeli dan menempati lapak tersebut agar mendapatkan tempat layak.

“Mereka (pedagang, red) ini kan menempati lahan tersebut karena ketidaktahuannya. Bahkan mereka telah mengeluarkan uang untuk membangun lapak di lahan tersebut. Jadi perlu diperhatikan juga. Ke depan harus ada pengawasan dan pendampingan, agar kejadian ini tidak terulang,” ujar Nurkholis.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan pedagang pasar darurat Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, membangun bangunan lapak di atas lahan irigasi. Parahnya, mereka telah membayar kepada seseorang untuk menggunakan lahan milik Pemda itu dengan biaya jutaan rupiah dalam jangka waktu per tahun.

Berdasarkan pantauan Radar Pekalongan, pagi kemarin, bangunan itu berdiri di atas bantaran irigasi milik PSDA. Beberapa bangunan kios atau lapak berdiri semi permanen.

Salah seorang pedagang di atas bantaran sungai tersebut, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, pihaknya menggunakan lahan seluas 3×3 meter dengan biaya Rp3,5juta per tahun. Biaya tersebut dibayarkan kepada oknum yang ia sendiri tidak begitu mengenalnya.

“Semuanya yang bangun di atas bantaran bayarnya sama dia. Itu cuma lahannya doang, kalau bangunannya kita bangun sendiri,” kata penjual tersebut.

Ia terpaksa membangun sendiri di atas lahan irigasi lantaran tidak memiliki jatah kios di pasar darurat. “Saya bukan penjual di Pasar Kedungwuni, jadi nggak dapat kios atau lapak di pasar darurat. Sehingga dapatnya di sini (lahan irigasi, red),” terang dia. (yan)

Facebook Comments