Radar Kendal

Honorer K2 Siap Berangkat dengan Menumpang 20 Bus untuk Aksi di Jakarta

Honorer K2 Siap Aksi

FOTO BERSAMA – Usai melakukan audiensi, perwakilan tenaga honorer K2 foto bersama dengan Bupati Mirna Anisa dan Kepala BKPP Agus Dwi Lestari, baru-baru ini.

KENDAL – Bupati Kendal, Mirna Annisa, menyampaikan komitmennya untuk turut memperjuangkan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer kategori 2 (K2) di wilayahnya. Selain menjanjikan kenaikan tunjangan, Bupati bahkan ikut menandatangani draf kesepakatan bersama honorer K2 yang berisi tuntutan revisi atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Koordinator Daerah (Korda) Tenaga Honorer K2 Kabupaten Kendal, Bani Ardi, mengungkapkan, penandatanganan itu sebagai bentuk dukungan Bupati terhadap perjuangan mereka.

“Draf kesepakatan bersama itu akan disodorkan kepada KemenPAN-RB saat mengikuti dengar pendapat di gedung DPR RI. Yang berangkat ke Jakarta 8 orang. Kalau perjuangan kami tidak diakomodir pemerintah, akan ada 20 bus tenaga honorer K2 akan berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi nasional,” katanya, Selasa (25/9).

Lanjut Ardi, data di Disdikbud Kendal mencatat jumlah honorer K2 sebanyak orang. Sayangnya hanya 68 honorer yang dapat mengikuti seleksi CPNS karena usianya di bawah 35 tahun. Atas ketidakadilan tersebut, belum lama ini mereka mendatangi Kantor Bupati Kendal. Ada Tiga poin mendasar yang disampaikan kepada Bupati saat audiensi. Pertama, menolak Permenpan dan RB Nomor 36 dan 37 tahun 2018 yang tidak berkeadilan, dan pemerintah memprioritaskan K2 menjadi PNS tanpa batasan usia dan tes. “Ketiga, percepat regulasi melalui revisi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara,” terangnya.

Sementara Bupati Mirna mengakui pemerintah daerah tak punya kewenangan untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. Jika tetap dipaksakan, pemkab terancam pidana dan berresiko terkena sanksi tak bisa mendapatkan kuota CPNS dari pusat. “Tetapi saya akan memperjuangkan kesejahteraan panjenengan sedaya dalam batas batas gaji sesuai dengan UMR Kabupaten Kendal,” katanya.

Bupati juga berjanji memperjuangkan tunjangan K2 selama satu tahun penuh di 2019. “Dan bagi honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun, nantinya ada kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Terkait akan adanya demo dari Honorer K2 di Jakarta, saya hanya bisa memberi dukungan untuk revisi UU dan bukan untuk menjadikan honorer K2 menjadi CPNS secara otomatis,” tegasnya.

Kepala BKPP kendal, Agus Dwi Lestari, mengatakan, pemerintah pusat telah menyetujui mekanisme penyelesaian bagi tenaga honorer K2 dan tinggal menunggu keputusanya. Selama ini tunjangan untuk tenaga honorer K2 dibiayai dari APBD yang belum satu tahun penuh bisa diberikan. (nur)

Facebook Comments