Radar Kendal

Tenang, Meski Ada Tunggakan Klaim BPJS, RSUD Tetap Beri Layanan Prima

Antri Berobat

ANTRI – Puluhan orang tengah mengantri obat di apotek RSUD dr Soewondo Kendal, kemarin. Meski ada kendala keterlambatan pembayaran klaim BPJS, pihak RSUD tetap komitmen memberikan pelayanan terbaik.
NUR KHOLID MS

KENDAL – RSUD dr Soewondo Kendal menyatakan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, meskipun tengah dihadapkan pada kendala keterlambatan pencairan klaim pembiayaan BPJS yang menumpuk. Terlebih, permasalahan tunggakan tersebut diketahui telah menjadi fenomena nasional.

Humas RSUD dr Soewondo Kendal dr Muhammad Wibowo, mengatakan, klaim tunggakan yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan itu untuk bulan Mei sebesar Rp 7,4 miliar dan Juni Rp 5,6 miliar. Sedangkan untuk Juli dan Agustus masih dalam proses verifikasi, karena proses verfikasi biasanya tiga bulan. “Keterlibatan klaim ini mulai tahun 2018, tapi kalau tahun sebelumnya tidak ada masalah, satu bulan bisa langsung Cair,”katanya, didampingi Bagian Keuangan RSUD dr Soewondo, Saifudin, Selasa (25/9).

selain itu, keterlambatan juga dialami untuk klaim obat kronis sejak Agustus 2017. Namun keterlambatan itu karena kendala sistem. Terkait obat kronis yang belum terbayarkan itu rincian per bulan rata-rata mencapai Rp 230 Juta. Namun dengan adanya kendala klaim dari pihak BPJS, rumah sakit tetap berupaya menjaga pelayanan terhadap pasien BPJS “Jika per bulan rata-rata sekitar Rp 230 juta lebih, jika dikalikan 12 bulan, berarti total untuk klaim obat kronis sekitar Rp. 2,5 miliar. Kalim tunggakan ini juga menjadi permasalahan nasional yang memang sedang terjadi,” ungkap Bowo, panggilan akrabnya.

Dia mengakui, keterlambatan pembayaran klaim itu berpengaruh terhadap pengaturan keuangan di rumah sakitnya. Namun untuk pelayanan tetap seperti biasa. “Untuk menyikapi kondisi keungan dengan melakukan efesiensi belanja atau pengeluaran untuk hal-hal yang paling penting. Sedangkan untuk pelayanan, kami kan sudah berkomitmen untuk tetap melakukan yang terbaik,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal, Peni Suryanti, mengatakan, tidak bisa memberikan informasi besarnya tunggakan, karena harus seizin dari BPJS Kesehatan Kanwil Jateng. ” Berdasar instruksi dari direksi, semua media yang membutuhkan untuk wawancara terkait klaim tunggakan rumah sakit yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan harus membuat surat permohonan informasi dan data tentang JKN. Surat ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ungaran,” katanya. (nur/fik)

Facebook Comments