Nasional

Tegas, Honorer Tuntut Revisi UU ASN dan Tolak PPPK

JAKARTA – Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan para honorer di sejumlah daerah masih terus melakukan aksi menuntut hak-hak mereka. Para honorer juga meminta revisi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) segera dilakukan dan disahkan.

Titi mengatakan, sebaiknya sebelum revisi UU ASN disahkan, pemerintah tidak melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) umum. “Kami rasa sebelum UU ASN disahkan, jangan ada penerimaan CPNS umum,” kata Titi dalam jumpa pers di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9).

Titi mengatakan, pihaknya juga tidak sepakat skema pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), itu pun harus lewat tes. “Kami menolak PPPK,” tegas Titi.

Dia meminta semua pihak memberikan dukungan pada perjuangan honorer untuk mendapatkan status sebagai PNS. “Suarakan kami pantas dan layak mendapat status yang jelas yakni PNS,” katanya.

Jumpa pers dihadiri Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan FHK2I, serta perwakilan para honorer dari Sabang sampai Merauke.

Mereka juga mengeluarkan pernyataan sikap yang dibacakan bersama Anggota Panitia Kerja Revisi UU ASN Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka. (boy/jpnn)

Facebook Comments