Radar Batang

Penutupan Lokalisasi Dinilai Lambat, LSM Pasang Spanduk di Pemda

Penutupan Lokalisasi Dinilai Lambat, LSM Pasangn Spanduk di Pemda

PASANG – Perwakilan anggota forum peduli Batang melakukan pemasangan spanduk di lingkungan Pemkab Batang.
M DHIA THUFAIL

*Bupati Siap Pecat Oknum ASN yang Bermain

BATANG – Sejumlah perwakilan warga nekat memasang spanduk berisikan tuntutan segera ditutupnya lokalisasi Boyongsari, Senin (24/9). Aksi itu sebagai wujud kekecewaan atas lambatnya progres rencana penutupan lokalisasi di pusat Kota Batang itu.

“Sudah satu bulan lebih kita menunggu perkembangan dari Pemkab Batang, namun tidak ada. Kita kesal dengan Bupati Batang, khususnya kinerja Satpol PP Batang yang sangat lamban,” ujar Bejo Baharudin, perwakilan masyarakat di sela pemasangan spanduk.

Jika Pemkab Batang tidak berani mengambil langkah penutupan, dia mengancam akan bertindak sendiri dengan mengerahkan massa dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Batang.

“Kalau dalam jangka waktu setengah bulan belum ada tindakan, maka kita akan ambil tindakan sendiri dengan merangkul sejumlah Ormas di Batang. Kita akan ajak jihad, menutup tempat maksiat di Batang tersebut,” tegas Bejo.

Dia menuding, lambannya kinerja Satpol PP Batang dikarenakan ada oknum yang ikut bermain di dalamnya. “Kami sangat curiga sekali di balik ini semua, dan sangat mencurigai ada oknum yang mendapat bisaroh atau setoran dari lokalisasi tersebut,” ucapnya.

Ditambahkan Bejo, ia sangat mendesak Pemkab Batang untuk melakukan penutupan lokalisasi yang berada tepat di jantung Kabupaten Batang itu. Desakan itu juga disambut baik oleh Kepala Sekolah SMP, SD, dan PAUD yang berada di lingkungan sekitar lokaslisasi.

Menanggapi hal itu, Bupati Batang Wihaji mengatakan, bahwa Pemkab Batang serius untuk melakukan penutupan lokalisasi Boyongsari. Menurutnya, Pemkab Batang akan segera melangkah. Namun demikian, kata dia, penutupan itu tak semudah membalikan telapak tangan.

“Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan, semuanya harus komperhensif. Oleh karena itu, kini kita sedang menyusun segala sesuatunya dan saya sudah saya disposisikan kepada Satpol PP untuk segera menutup lokalisasi itu,” jelas Wihaji saat ditemui di ruang kerjanya.

Kata Bupati, saat ini Pemkab Batang sedang dalam tahap penyusunan draf untuk pembuatan SK Bupati. Yang mana di dalamnya akan dibentuk tim (Polres, Kodim, Subdenpom, Dinsos, Kecamatan), lalu sosialisasi dan diterbitkanlah SK Bupati itu untuk memperkuat penutupan lokalisasi.

“Kita tidak mengalami kesulitan apapun. Saat ini saya tutup lokalisasi itupun bisa. Namun kembali lagi, kita harus menggunakan aturan. Saya tidak bisa mengesampingkan itu. Saya pun menegaskan, sampai dengan saat ini saya belum menerima adanya laporan bahwa ada oknum ASN Pemkab Batang yang ikut bermain di lokalisasi itu. Apabila ada, maka saya akan langsung pecat orangnya. Bagi masyarakat yang tahu atau melihat ada oknum ASN ikut bermain, segera laporkan ke saya,” tegasnya.

Senada disampaikan Kasatpol PP Kabupaten Batang, Suresmi, bahwa kini pihaknya tengah menyiapkan draf pembuatan SK Bupati itu. Setelah itu semua selesai, maka pihaknya akan segera melangkah dengan melakukan penutupan bersama tim yang telah dibentuk.

“Memang membutuhkan waktu untuk membuat SK Bupati ini. Maka masyarakat perlu bersabar. Namun saya tegaskan, kami siap dan berjanji akan melakukan lokalisasi Boyongsari. Sebagai contoh, lokalisasi di Jentolsari pun sudah kita tutup,” katanya.

Ditambahkan Suresmi, pihaknya berani menjamin bahwa di Boyongsari terdapat praktek prostitusi. Sebab, sudah berulangkali Satpol PP Batang melakukan gelaran operasi dan meringkus sejumlah pekesrja seks di lokalisasi tersebut.

“Kita sudah berulangkali melakukan operasi di Boyongsari dan meringkus sejumlah PSk kemudian kita bawa ke panti rehabilitasi di Solo. Karena kita belum mempunyai panti rehabiltasi sendiri, dan hal ini juga yang menjadi kesulitan kita,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa lokalisasi Boyongsari telah melanggar tiga peraturan daerah (Perda) sekaligus. Adapun tiga Perda yang dilanggar, antara lain Perda nomor 4 tahun 2015 perubahan atas nomor 6 tahun 2011 tentang pemberantasan pelacuran, Perda nomor 12 tahun 2013 tentang larangan dan menjual dan memproduksi minuman beralkohol dan Perda nomor 9 tahun 2015 tentang usaha hiburan. (fel)

Penulis: M Dhia Thufail | Radar Pekalongan
Redaktur: Akhmad Saefudin

Facebook Comments