Radar Kajen

Piye Kiye, Lahan Irigasi Kok Diperjualbelikan

Piye Kiye, Lahan Irigasi Kok Diperjualbelikan

LAHAN IRIGASI – Puluhan kios dan lapak pedagang di pasar darurat Kedungwuni, berdiri di atas lahan irigasi.
MUHAMMAD HADIYAN

*Dibangun Puluhan Lapak, Diduga Tak Berizin

KAJEN – Puluhan pedagang pasar darurat Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, membangun bangunan lapak di atas lahan irigasi. Parahnya, mereka telah membayar kepada seseorang untuk menggunakan lahan milik Pemda itu dengan biaya jutaan rupiah dalam jangka waktu per tahun.

Berdasarkan pantauan Radar Pekalongan, pagi kemarin, bangunan itu berdiri di atas bantaran irigasi milik PSDA. Beberapa bangunan kios atau lapak berdiri semi permanen.

Salah seorang pedagang di atas bantaran sungai yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, pihaknya menggunakan lahan seluas 3×3 meter dengan biaya Rp3,5juta per tahun. Biaya tersebut dibayarkan kepada oknum yang ia sendiri tidak begitu mengenalnya.

“Semuanya yang bangun di atas bantaran bayarnya sama dia. Itu cuma lahannya doang, kalau bangunannya kita bangun sendiri,” kata penjual tersebut.

Ia terpaksa membangun sendiri di atas lahan irigasi lantaran tidak memiliki jatah kios di pasar darurat. “Saya bukan penjual di Pasar Kedungwuni, jadi nggak dapat kios atau lapak di pasar darurat. Sehingga dapatnya di sini (lahan irigasi, red),” terang dia.

Sementara Kepala DPU TARU Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, saat dikonfirmasi, mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei ke lokasi dan membenarkan berdirinya sejumlah lapak di lahan irigasi milik Pemda. Padahal pemerintah daerah tidak pernah mengizinkan adanya bangunan di atas bantaran sungai maupun irigasi, karena dikhawatirkan mengganggu pengairan.

“Pernah ada yang minta izin, dan kami tidak izinkan. Karena itu saluran buang, kalau berdiri bangunan bisa mengganggu pola aliran. Sehingga, kalau hujan turun, maka akan mengganggu,” kata Wahyu, kemarin.

Meskipun tidak berizin, namun akhir-akhir ini justru makin banyak. Sehingga, pihaknya tengah melakukan kajian terkait persoalan tersebut dan akan berkoordinasi dengan dinas terkait.

Saat disinggung soal penarikan biaya sewa lahan jutaan rupiah pertahun, pihaknya tidak mengetahui detail hal itu. “Yang jelas, yang narik bukan dari pemerintah. Dari PSDA juga sudah sangat tanya semua, tidak ada yang menarik atau menerima uang dari pedagang. Sebab, memang lahan itu dilarang,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinperindagkop dan UKM) Kabupaten Pekalongan Hurip Budi Riyantini, saat dikonfirmasi, menyatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. (yan)

Penulis: Muhammad Hadiyan | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments