Metro Pekalongan

Telah Banyak Membantu Mendidik Murid, Honorer K2 Minta Diangkat PNS

Demo Honorer K2

AKSI DAMAI – Tenaga honorer K2 Kota Pekalongan menggelar aksi damai di Kantor Walikota Pekalongan untuk meminta Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan mendesak pemerintah pusat agar mengangkat K2 sebagai CPNS tanpa syarat tertentu dan tanpa seleksi.
M. AINUL ATHO’

KOTA PEKALONGAN – Tenaga honorer K2 Kota Pekalongan menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasinya terkait tuntutan pengangkatan sebagai CPNS, Senin (23/9). Dalam aksinya, mereka membawa berbagai spanduk yang berisi tuntutan.

Pantauan Radar, aksi diawali dengan longmarch dari SMPN 4 menuju Kantor Walikota Pekalongan. Sampai di Kantor Walikota, mereka menggelar istighosah di halaman Setda Pekalongan. Usai istighosah, perwakilan honorer K2 kemudian diterima langsung oleh Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz didampingi Sekda Kota Pekalongan dan sejumlah pejabat lain.

Dalam pertemuan, sejumlah perwakilan honorer K2 menyampaikan aspirasinya yang berisi permintaan kepada Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan untuk mendesak pemerintah pusat agar K2 diangkat menjadi CPNS tanpa adanya syarat-syarat tertentu. Mereka juga meminta agar dalam waktu dekat K2 di Kota Pekalongan diberikan SK dari Pemkot untuk menjamin tempatnya sebagai K2 di OPD tempatnya mengabdi.

Suasana pertemuan antara K2 dengan Walikota juga berlangsung haru. Sejumlah perwakilan K2 mengisahkan kondisi dan perjalanan kehidupannya sebagai honorer K2 dengan menangis. Hapnita misalnya, ia menyatakan sudah mengabdi sebagai K2 sejak umur 18 tahun dan sudah 19 tahun berjalan. K2 dikatakan Hapnita, berkontribusi besar turut mencerdaskan anak bangsa.

“K2 sudah banyak turut membantu Pemkot dalam mendidik anak-anak. Murid kami sudah ada yang jadi atlet, tentara, guru sementara kami masih disini mengabdi tanpa kejelasan. Kami memohon kepada Pak Wali, tolong angkat kami, tunda pengadaan CPNS untuk Kota Pekalongan. Bantu kami, beri kami kehidupan yang layak,” tuturnya.

Perwkilan K2 lainnya, Widiyanti, juga menyampaikan aspirasinya disertai tangis. Dia mengisahkan bagaimana dirinya sebagai seorang ibu harus membagi waktu, mendidik siswa di sekolah sebagai tenaga honorer sekaligus menghidupi anak-anaknya di rumah. Dia bahkan membuka usaha sampingan dengan berjualan jus.

“Kami sebagai K2 juga sebagai ibu. Di sekolah, kami dituntut mendidik anak-anak agar menjadi anak yang cerdas. Di rumah, kami juga seorang ibu yang harus mendidik anak-anak kami, membiayai anak kami. Peraturan yang muncul saat ini dari pemerintah pusat sama saja membunuh kami. Kami sudah berjuang lama pak, kami capek, kami letih,” ujarnya.

Perwakilan K2 lainnya, Darwanto, menambahkan, dalam aksi kali ini K2 memiliki dua tuntutan yakni tuntutan jangka panjang dan jangka pendek. Tuntutan jangka panjang yakni agar Pemkot Pekalongan dapat mendesak pemerintah pusat untuk menangkat K2 tanpa ada batasan usia maupun tes seleksi.

“Itu jangka panjang, untuk jangka pendek teman-teman juga meminta kepada Pemkot untuk memperhatikan kesejahteraan K2. Diantaranya dengan memberikan SK kepada K2 agar status teman-teman jelas dan diakui. Kemudian masalah upah, juga kami harapkan dengan adanya SK upah kami diperjelas,” tuturnya.

Saat ini dikatakan Darwanto, K2 memang sudah menerima tunjangan harlindung dengan besaran Rp1 juta per bulan. Namun ia khawatir, aturan harlindung berubah-ubah. Sehingga dengan adanya SK dan payung hukum tentang pengupahan K2 maka upah dan kesejahteraan K2 akan lebih jelas.

Pemberian SK kepada K2, juga dinilai dapat menjamin posisi K2 sebab dalam waktu dekat terdapat pengadaan CPNS formasi umum. Sekretaris Forum Honorer K2 Kota Pekalongan, Johan menyatakan kekhawatirannya. Karena ketika CPNS dari formasi umum terisi maka posisi K2 akan terancam.

“Yang kami takutkan, akan ada banyak formasi umum dalam pengadaan CPNS tahun ini. Ketika mereka diterima dan keluar SK bagaimana posisi kami. Ketika ada CPNS yang mengisi posisi, kami bagaimana. Saat ini saja kami mengabdi dengan gaji jauh dari cukup. Untuk itu kami minta diberikan SK dan kami tetap sebagai K2 sembari menunggu keputusan dari pusat,” katanya.

Kirim Surat Dukungan

Mendengarkan berbagai penuturan dan tuntutan dari K2, Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz turut terharu. Walikota sempat menunda penyampaian jawabannya karena tak kuat menahan tangis. “Saya merasa haru dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari K2. Kami tidak hanya diam, kami berusaha menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang disampaikan teman-teman,” kata Walikota.

Terkait tuntutan-tuntutan dari K2, Walikota menyatakan bahwa untuk pengangkatan K2 menjadi CPNS merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Saelany menegaskan, jika memang ada aksi dari kepala daerah se Indonesia untuk menuntut pengangkatan K2 sebagai CPNS, dia akan menjadi yang terdepan.

“Tapi saat ini kami hanya bisa menunggu. Kalau kami pemerintah daerah bisa melakukan sesuatu untuk turut mendesak, kami siap. Kami akan lakukan itu. Dalam bentuk surat misalnya. Kami akan tanda tangani langsung di depan teman-teman surat yang berisi permintaan kepada pemerintah pusat agar K2 diangkat sebagai CPNS tanpa adanya syarat tertentu dan tanpa adanya seleksi,” tegas Walikota.

Informasi terakhir yang diterimanya, pemerintah pusat akan mengangkat K2 yang tidak masuk kriteria seleksi CPNS sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Namun kepastiannya, Pemkot hanya bisa menunggu infofmasi dan keputusan dari pemerintah pusat.

Mengenai tuntutan pemberian SK, Saelany mengatakan bahwa pemberian SK kepada K2 rentan terhadap konsekuensi hukum. “Perlu dilihat konsekuensi hukum dari keputusan itu. Kalau masalah membuat, saya bisa saat ini juga tapi konsekuensi hukumnya kami bisa terjerat hukum. Saya ingin bantu tapi lebih baik dengan saluran yang ada, yang terbaik,” kata Walikota.

Usai memberikan penjelasan, Walikota kemudian menandatangani surat dukungan terkait pengangkatan K2 sebagai CPNS tanpa syarat dan seleksi. Surat itu ditandatangani di depan perwakilan K2 dan meminta kepada instansi terkait untuk segera mengirimkannya.

Terkait hasil pertemuan, Ketua FHK2 Kota Pekalongan, Ratno mengaku bersyukur Walikota sudah turut memberikan dukungan dengan mengirimkan surat ke pemerintah pysat. “Kami berterima kasih atas dukungan dari Walikota melalui surat. Itu tujuan dan salah satu tuntutan kami dalam aksi damai hari ini,” tandasnya. (nul)

Facebook Comments