Radar Batang

Gara-gara Ini, Kades Ponowareng Didemo Warganya

Demo Kades Ponowareng

AUDIENSI – Ratusan masyarakat Desa Ponowareng menggelar audiensi dengan Camat, Kades, Kapolsek dan Danramil.
M DHIA THUFAIL

BATANG – Ratusan warga Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Senin (24/9) menggelar aksi unjuk rasa. Massa yang didominasi kaum Ibu itu meneriakan aspirasinya dan memasang sejumlah sepanduk di gedung Balai Desa setempat.

Adapun spanduk spanduk yang dipasang itu bertuliskan, “Darsani (Kades) harus turun!”, “Kembalikan aset desa kami demi kesejahteraan warga Ponowareng”, “Pak Polisi tolong usut sampai tuntas orang yang menjual aset desa Ponowareng”.

Tarju, perwakilan Forum Peduli Masyarakat Desa mengatakan, aksi itu dipicu dari lamanya pengusutan kasus hukum yang telah dilanggar oleh Kepala Desa (Kades) Ponowareng, Darsani.

Ia mengungkapkan, Kades Darsani melakukan pelanggaran hukum dengan menjual tanah aset desa yang bersertifikat dan tidak bersertifikat.
“Untuk tanah desa yang bersertifikat ada seluas 4,8 hektar. Sedang untuk tanah yang tidak bersertifikat masih banyak lagi,” katanya.

Tanah-tanah itu, kata dia, dijual kepada PLTU Jawa Tengah dengan nominal yang berbeda beda. Untuk tanah yang bersertifikat dijual dengan harga Rp100.000 dan untuk tanah tidak bersertifikat dijual dengan harga Rp400.000.

“Kita sudah melaporkan masalah ini ke pihak berwenang satu tahun lalu, tepatnya tanggal 13 Oktober 2017 lalu. Namun sampai sekarang belum juga ada titik terang. Oleh karena, hari ini masyarakat terjun langsung, menuntut agar Kades Darsani turun dari jabatannya,” ungkap Tarju.

Ditambahkannya, Polres Batang telah menindaklanjuti laporan masyarakat itu dengan melakukan penyidikkan dan pemanggilan sejumlah saksi serta terlapor, yakni Kades Darsani.

“Pada intinya Darsani harus turun sekarang juga. Terkait dia ditahan atau tidak, kita serahkan kepada pihak Kepolisian,” ucapnya.

Camat Tulis, Wawan Nurdiansah menjelaskan, terkait desakan warga yang menginginkan agar Kades Ponowareng turun, pihaknya meminta agar masyarakat bisa berpedoman pada peraturan daerah (Perda).

“Sudah diatur dalam Perda, bahwa Kades bisa turun dari jabatananya apabila dia meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Apabila masyarakat mendesak agar Kades diberhentikan, maka masyarakat harus bersabar. Sebab, masih ada proses hukum yang harus dijalani oleh Kades,” terangnya.

Sementara, Kades Ponowareng Darsani mengatakan, bahwa tuduhan yang disangkakan oleh masyarakat kepadanya tersebut bisa dibuktikannya. Menurutnya, apa yang telah dilakukannya tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Sudah sesuai aturan dan mekanisme yang ada, dengan melalui tahap konsinyasi maupun tukar guling dengan BPI. Berkas berkasnyapun masih ada kalau mau dilihat,” tandasnya.

Facebook Comments