Nasional

Dana Kampanye Dinilai Tidak Realistis

Dana Kampanye Prabowo-Sandi Disorot

Partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 telah melaporkan dana kampanye mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga kini 16 Parpol sudah melaporkan dana kampanyenya. Dari hasil laporan tersebut ada beberapa jumlah Parpol yang memiliki dana kampanye hingga puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Menariknya, dalam laporan dana kampanye tersebut, Partai Perindo yang memiliki dana kampanye paling kecil dari 15 Parpol lainnya. yakni hanya Rp 1 juta.
Perbedaan dana kampanye antara Partai Perindo dan beberapa partai ini membuat pihak KPU diharuskan membuktikan secara maksimal auditor internal mereka, dengan realitas politik saat ini.

“Yang penting itu KPU ini harus membuktikan secara maksimal auditor internal mereka, karena sering kali apa yang dilaporkan ke KPU dengan realitas politiknya itu berbeda. Ada kecenderungan banyak partai itu pura-pura miskin dan yang dilaporkan itu sedikit jumlahnya,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatallah Jakarta, Adi Prayitno usai menggelar diskusi Generasi Muda Islam (G-MUI) di Warung Daun, Cikini, Senin (24/9).

Menurut Prayitno, laporan dana kampanye itu tak masuk akal dengan belanja politik Parpol di Pemilu 2019 nanti. Meski laporan dana kampanye itu hanyalah laporan awal, tetapi itu sangat berbeda jauh dengan kebutuhan Parpol. Olehnya itu, auditor independent KPU harus bekerja secara maksimal karena yang tampak dipermukaan tak sesuai dengan laporan ke KPU.

“Mungkin mereka takutlah diaudit secara detail, tapi pada saat bersama dilihat belanja politiknya itu juga besar, bahkan jauh panggang dari api. Sebab itu menurut saya auditor independent KPU harus bekerja secara maksimal. Bukan hanya mengoreksi apa yang tampak di permukaan itu,” ucapnya.

“Saya melihat banyak yang tak rasional dalam laporan ke KPU. Laporan Partai politik yang disampaikan ke KPU jumlahnya terlalu kecil, jika dibandingkan dengan ongkos politik yang harus mereka keluarkan,” sambungnya.

Prayitno juga menyarankan agar auditor KPU harus mengecek secara langsung instansi atau perusahan yang memberikan sumbangan ke Parpol, karena regulasi terkait pelaporan dana kampanye ini sudah diatur untuk mengantisipasi penyumbang-penyumbang yang menggunakan momen politik untuk meraup keuntungan.

“Sebab itu auditor independen KPU ini harus maksimal, harus dicek secara langsung instansi atau perusahan mana yang memberikan sumbangan ke mereka, karena regulasinya sudah jelas ini untuk mengantisipasi penyumbang-penyumbang yang selama ini menjadi freraider, penyumbang bebas yang menggunakan moment politik untuk meraup keuntungan di antara mereka,” jelasnya.

Disorot, Kenapa?

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni kembali mengkritik pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno. Kali ini, dia mengomentari soal laporan dana awal kampanye yang dianggap tidak wajar.

Raja Juli mengatakan bahwa laporan dana awal kampanye Prabowo-Sandiaga Uno adalah bagian dari gimik politik yang ingin disesuaikan dengan nomor urut pada Pilpres 2019. “Publik wajar bertanya-tanya kenapa hanya Rp 2 M? Apa sekedar dicocok-cocokan dengan nomor urut mereka No 2?” kata Raja Juli dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Senin (24/9)

Menurut Raja Juli Rp 2 Miliar tersebut terasa aneh. Pasalnya Prabowo-Sandi merupakan tokoh dengan harta kekayaan yang terus meningkat setiap tahun.
Keduanya tergolong tajir. “Keduanya sebenarnya tajir melintir, harta mereka naik signifikan tahun-tahun terakhir. Menurut LHKPN kekayaan Prabowo Rp 1,9 Triliun dan Sandi Rp 5 Triliun,” ungkapnya.

Raja Juli yang sudah ditunjuk sbagai Juru Bicara Tim kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mempertanyakan kredibilitas dan transparansi kubu Prabowo-Sandiaga Uno. Dia sedikit menyindir bahwa harta dan kekayaan pasangan tersebut disimpan di kardus.

“Wajar bila rakyat bertanya-tanya, kenapa dana kampanye mereka “hanya” 2M? Lalu dana lain mereka simpan di mana? Disimpan di dalam kardus-kardus lain seperti yang pernah disangkakan Andi Arief?,” tandasnya.

Seperti diketahui, Koordinator juru bicara pasangan Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut dana atau saldo awal tim kampanye sebesar Rp 2 Miliar. Ia mengatakan, jumlah dana awal kampanye itu berasal dari iuran capres Prabowo sebesar Rp 1 Miliar dan cawapres Sandi sebesar Rp 1 Miliar.

“Hari ini kami laporkan semuanya secara lengkap termasuk jumlah saldonya yaitu Rp 2 Miliar. Ini berasal dari orang penting yaitu Rp 1 miliar dari Prabowo Subianto Rp 1 miliar lagi berasal dari Sandiaga Salahudin Uno,” kata Dahnil mendampingi Sandi di kantor KPU, Minggu (23/9).

Sementara itu, dari hasil laporan dana awal kampanye yang telah dilaporkan kepada KPU oleh seluruh peserta dari partai politik, nama Partai besutan Presiden ke-4 Megawati Soekarnoputri PDI Perjuangan tercatat sebagai partai dengan dana kampanye terbesar.

Dana kampanye PDI Perjuangan yang dilaporkan kepada KPU mencapai Rp105 miliar. Dana itu bersumber dari partai dan calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019. “Dari total yang disetor ke kami ada Rp105,752 miliar. Dari total itu, Rp103 miliar dari seluruh caleg, dan Rp2,386 miliar dari DPP PDIP. Ini laporan awal kami,” ujar Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey saat ditemui Gedung KPU RI Jakarta, semalam, Minggu (23/9).

Selain berupa uang, ada pula sejumlah barang yang dilaporkan, seperti atribut dan alat peraga. Sementara Partai Gerindra melaporkan dana kampanye sebesar Rp75,3 miliar. Dana itu bersumber dari caleg sebesar Rp73,5 miliar dan DPP Partai Gerindra sebesar Rp1 miliar, sisanya merupakan barang.

Adapun perwakilan Partai Golkar dan PSI yang juga menyerahkan laporan awal dana kampanye, enggan menyebutkan besaran dana yang dilaporkan ke KPU.

Sebagai informasi, setelah laporan tersebut diserahkan, peserta pemilu dapat kembali mengumpulkan dana kampanye hingga jelang kampanye ditutup. Aturan terkait laporan awal dana kampanye disebutkan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 338 ayat 1 untuk caleg dari partai politik, dan ayat 2 untuk caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (ZEN/FIN)

Facebook Comments