Radar Batang

Perjuangkan Nasib Honorer, Pagardika Siap Berjuang ke Pusat

Perjuangkan Nasib Honorer, Pagardika Siap Berjuang ke Pusat

SIAP KE JAKARTA – Pagardika Batang melakukan persiapan untuk menyuarakan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat terakit dengan rekrutmen CPNS yang dirasa memberatkan tenaga honorer.
NOVIA ROCHMAWATI

BATANG – Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Kependidikan (Pagardika) Batang akan maju menyuarakan aspirasinya ke pusat. Hal itu setelah adanya beberapa persyaratan CPNS yang membatasi tenaga honorer, seperti dengan adanya maksimal umur yang tidak lebih dari 35 tahun, tidak adanya formasi khusus wiyata bhakti dan lainnya.

Hal itu seperti ditegaskan Penasehat Pagardika Batang, H Idrus, didampingi Sekjen Pagardika, Masbono, saat diwawancarai di sela-sela pertemuan rutin Pagardika, Jumat (21/9). Pihaknya berharap, Menpan RB dapat mencabut peraturan-peraturan yang merugikan nasib honorer, seperti Permenpan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rekrutmen CPNS.

“Yang jelas, kami tidak akan pernah demo, utamanya di Batang. Karena permasalahan ini kaitannya dengan pemerintah pusat. Selain itu, kami juga menggunakan cara yang sopan, kami berniat untuk beraudiensi dengan pemerintah pusat. Karena ini ranahnya pusat, kami juga berencana akan melakukan aksi ini bersama dengan daerah lain. Agar suara para tenaga honorer ini lebih didengar,” terang Idrus.

Lebih lanjut, pihaknya tentu tidak akan melakukan semacam aksi di Batang. Karena hal ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah. Sementara Pemkab Batang sendiri sejauh ini sudah cukup mengakomodir dan memperhatikan tenaga honorer. Salah satunya dengan adanya dana Bosda.

Dijelaskan Idrus, dalam penyampaian aspirasi nanti pihaknya akan membawa beberapa poin tuntutan. Seperti dihapuskannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pagardika berharap peraturan tersebut bisa dicabut dan ada upaya prioritas jalur pengangkatan CPNS khusus bagi honorer.

“Aspirasi kami salah satunya cabut Permenpan nomor 36 tahun 2018 tentang rekrutmen CPNS. Dimana untuk poin seperti maksimal umur dihapus dan perlu adanya jalur khusus pengabdian,” tegasnya.

Selain itu, Pagardika berharap adanya jalur khusus pengangkatan CPNS berbasis pengabdian dan tidak adanya syarat minimal IPK. Pagardika juga berharap pemerintah membuka posisi untuk Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) dan tenaga kependidikan yang lainnya. Pasalnya, tanpa adanya tenaga kependidikan lainnya pembelajaran di sekolah pun dapat terganggu.

“Kami harap ada formasi untuk tenaga kependidikan juga, seperti operator sekolah atau penjaga sekolah. Karena tidak hanya posisi guru saja yang urgen. Selain itu kami juga harap adanya pengangkatan berbasis pengabdian. Di mana tidak ada batasan umur dan tidak ada minimal IPK. Sehingga yang sudah mengabdi lama dapat diprioritaskan pengangkatan CPNS,” imbuhnya. (nov)

Penulis: Novia Rochmawati

Facebook Comments