Metro Pekalongan

Perjuangkan Nasib, Honorer K2 akan Gelar Aksi Damai

Perjuangkan Nasib, Honorer K2 akan Gelar Aksi Damai

RENCANA AKSI – Rapat koordinasi yang digelar FHK2 menyepakati untuk menggelar aksi damai pada Senin (24/9) mendatang di Pemkot Pekalongan.
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Tenaga Honorer Kategori II (K2) Kota Pekalongan yang tergabung dalam Forum Honorer K2 (FHK2), berencana menggelar aksi damai untuk menyikapi kebijakan terkait penerimaan CPNS bagi honorer K2. Aksi damai rencananya akan dilaksanakan di Pemkot Pekalongan pada Senin (24/9) mendatang.

Dalam aksi tersebut, sebanyak 196 honorer K2 akan menggelar istighosah bersama yang kemudian dilanjutkan dengan audiensi baik dengan Pemkot maupun DPRD Kota Pekalongan. “Senin nanti kami akan gelar aksi damai. Kami akan audiensi dengan Pemkot dan DPRD untuk menyampaikan sikap terkait kebijakan pemerintah pusat tentang penerimaan CPNS khusus K2,” tutur Ketua FHK2 Kota Pekalongan, Ratno, yang ditemui usai rapat koordinasi K2, kemarin.

Ratno menyatakan, dalam audiensi pihaknya akan menyatakan sikap menolak kebijakan tersebut. Kemudian pihaknya juga akan meminta kepastian sikap dari Pemkot Pekalongan bagaimana solusi terhadap K2. “Adanya kebijakan CPNS dengan memberikan syarat-syarat bagi honorer K2, khususnya syarat usia, membuat kami merasa terbunuh,” ujarnya.

Jika mengacu dari syarat usia, hanya ada 12 orang K2 di Kota Pekalongan yang dapat mengikuti tes CPNS untuk jalur khusus K2. Namun jika dipadukan dengan syarat lainnya seperti pendidikan, menurut catatan Pemkot Pekalongan dari 196 tenaga honorer K2 hanya satu orang yang memenuhi syarat dan dapat mengikuti tes seleksi CPNS.

“Memang ada 9 formasi khusus untuk K2 tapi melihat syarat usia hanya 12 yang bisa ikut tes CPNS. Kalau menurut Pemkot bahkan hanya satu yang memenuhi syarat ya nanti kami lihat apakah yang lain bisa mengikuti formasi umum. Tapi yang jelas yang perlu dipikirkan juga adalah mereka yang berusia di atas 35 tahun,” tegasnya.

Usai rapat koordinasi, pihaknya akan segera mengurus surat izin dan surat pemberitahuan yang ditujukan untuk Pemkot Pekalongan, DPRD Kota Pekalongan, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKKPD) dan juga Polres Pekalongan Kota terkait rencana aksi yang akan digelar. (nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Dalal Muslimin

Facebook Comments