Radar Kajen

Awas, Petugas Pelayanan Galak akan Dipindah ke Satpol PP

Opening Meeting

OPENING MEETING – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat membuka opening meeting survey akreditasi untuk Puskesmas Tirto II, Kedungwuni II dan Sragi II, di Hotel Horison Pekalongan, Selasa malam (18/9).
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Ternyata masih ada pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pekalongan yang memiliki tenaga pelayanan galak, dan mempersulit pasien. Hal itu diakui oleh Bupati Pekalongan dari laporan masyarakat yang ia terima.

“Saya buka ruang publik di medsos, banyak keluhan, termasuk Puskesmas Kedungwuni II, yang akan diakreditasi. Pelayanannya buruk dan sering dikeluhkan masyarakat, sehingga menjadikan keperihatinan,” kata Asip pada kesempatan menghadiri dan membuka opening meeting survey akreditasi untuk Puskesmas Tirto II, Kedungwuni II dan Sragi II, di Hotel Horison Pekalongan, Selasa malam (18/9).

Diungkapkan, pihaknya sekarang ini sedang mencari petugas-petugas pelayanan yang galak, dan akan dipindahkan ke Satpol PP. Karena petugas pelayanan, harus ramah dan memberikan kenyamanan kepada masyarkat.

“Ini saya sedang cari, kalau nanti ketemu langsung dipindahkan ke Satpol PP. Biarkan nanti ada petugas Satpol dengan gelar MKes, atau SKep. Jadi siap-siap saja, bagi petugas pelayanan yang galak, untuk dipindahkan. Dan ini langkah serius kita, untuk menjadikan pelayanan prima di Kabupaten Pekalongan,” tandas bupati.

Diterangkan, Puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan yang didatangi oleh orang dengan golongan menengah ke bawah, termasuk diantaranya adalah orang miskin. Sehingga, ketika masuk rumah sakit mendapati pelayanan dan tenaga medis galak, maka beban sakitnya akan meningkat lima kali lipat.

Namun apabila pelayanan baik, maka beban penyakit akan berkurang. Sehingga Asip menekankan, agar petugas dan tenaga medis di Puskesmas harus memiliki sikap baik, ramah, serta meringankan beban pasien.

“Pelayanan yang baik itu harus disampaikan, bahwa kondisinya bisa ditangani dengan baik, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu memikirkan biaya. Karena biaya akan di tanggung bupati melalui politik afirmatif, baik BPJS, Kartu Kajen Sehat, maupun anggaran yang sudah disediakan,” ungkap bupati.

Sebab itu bupati mengharapkan dalam pelaksanaan survey akreditasi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, tidak ada yang ditutup-tutupi, apabila belum layak mendapatkan akreditasi jangan dipaksakan, sebagai bahan evaluasi dan penilaian pelayanan apakah baik atau buruk.

Sementara Plt Kepala Dinas Kesehatan Setiawan Dwi Antoro, menjelaskan bahwa bulan ini 3 Puskesmas akan menjalani akreditasi, berikutnya sampai Desember 13 Puskesmas, sehingga 26 Puskesmas semua terakreditasi, karena sebelumnya 10 Puskesmas sudah menjalani proses yang sama. (yan)

Facebook Comments