Radar Kendal

Baru 158 dari 266 Desa yang Punya BUMDes

Baru 158 dari 266 Desa yang Punya BUMDes

PAPARAN – Sekda Kendal Moh Toha menjadi narasumber diskusi Membangun dari Desa dengan tema “Praktik Kelola Dana Desa”, yang digelar LSM Progres bekerjasama dengan Pemerintah Desa Bumiayu.
NUR KHOLID MS

KENDAL – Konsep penggunaan Dana Desa (DD) tidak hanya untuk pembangunan insfrastruktur, akan tetapi juga dapat digunakan untuk pengembangan perekonomian desa. Caranya, bahwa setiap pengelola desa harus mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sekda Kendal, Moh Toha, menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber diskusi Membangun dari Desa dengan tema “Praktik Kelola Dana Desa”, yang digelar LSM Progres bekerjasama dengan Pemerintah Desa Bumiayu, Kecamatan Weleri, di Aula desa, Selasa (18/9). Narasumber lainya, Sekretaris Bapermaspemdes, Yanuar Fatoni, Kades Bumiayu Moh Johan, Pengasuh Sanggar Maos Tradisi Arie Sujito, dan Direktur Eksekutif IRE Sunaji Zamroni.

“Semua kegiatan yang ada di desa nantinya harus lewat Bumdes. Seperti membayar PBB bisa dilakukan online Bumdes, membayar PDAM, BPJS dan pembelian pupuk, serta mengelola hasil-hasil pertanian,” ungkapnya.

Pemateri lainya, Yanuar Fatoni, mengatakan, digulirkannya dana desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri. Dana desa bukan hanya dihabiskan untuk infrastruktur, tetapi bagaimana dana itu bisa diberdayakan, sehingga masyarakat menjadi mandiri. “Tidak tahu program dana desa ini lima dan 10 tahun yang akan datang apakah masih digulirkan jadi program prioritas dari pemerintah. Padahal banyak kegiatan yang ada di desa. Sehingga perlunya dana desa bisa dialokasikan untuk membentuk BUMDes,” katanya.

Lebih lanjut, Yanuar mengungkapkan, keuntungan memiliki BUMDes, pemerintah desa bisa mendapatkan PADes untuk menjalankan perekonomian masyarakat desa. Kemudian menjadikan desa lebih mandiri, karena tidak ketergantungan pada dana desa. “Pemkab akan mendorong semua desa bisa membentuk BUMDes. Saat ini, di Kabupaten Kendal baru ada 158 BUMDes dari 266 desa,” timpalnya.

Kades Bumiayu, Moh Johan, mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun pembuatan BUMDes. “Keberadaan BUMDes tersebut kelak bisa membantu peningkatan PAD, sehingga tidak menggantung dana desa dari pemerintah pusat,” katanya.

Ketua LSM Progres, Bambang, mengatakan, diskusi digelar dengan tujuan agar dana desa yang menjadi program pemerintah pusat mampu terserap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Akan tetapi, dalam perjalanannya banyak dana desa yang tidak tepat sasaran.

“Tak sedikit kepala desa masih bingung mengelola dana desa. Selain itu juga banyak desa yang belum punya BUMDes. Sehingga dana desa tidak akan maksimal karena tidak adanya BUMDes tersebut. Karena BUMDes dapat meningkatkan PAD desa,” katanya. (nur)

Penulis: Nur Kholid Ms | Radar Pekalongan
Redaktur: Akhmad Saefudin

Facebook Comments