Radar Kajen

Tunggakan PBB di Kota Santri Mencapai Rp10,7M

Tunggakan PBB di Kota Santri Mencapai Rp10,7M

SOSIALISASI – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso saat memberikan sosialisasi tentang sistem tracking untuk masalah piutang PBB, di aula Setda kabupaten setempat, Kamis kemarin.
MUHAMMAD HADIYAN

Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki sumber pendapatan salah satunya dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Bagaimana pendapatannya? M Hadiyan, Kajen

Sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pekalongan ternyata masih belum optimal. Menurut data dari pusat, piutang PBB di Kota Santri mencapai Rp10,7 miliar yang tersebar di 16 kecamatan dan 261 desa/kelurahan dengan jumlah kurang lebih 150 ribu objek pajak (OP).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso, dalam kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan tentang Sistem Tracking untuk Menyelesaikan Masalah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2, di Aula Setda, Kamis (13/9).

Wiryo mengatakan, terkait hal ini pihaknya melakukan inovasi berupa peluncuran sistem tracking atau penelusuran yang akan di ujicobakan di dua kecamatan. Yakni di Kecamatan Doro dan Kecamatan Sragi dengan jumlah desa yang akan dijadikan pilot project sebanyak 21 desa.

Dalam kegiatan yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(BPKD) Kabupaten Pekalongan ini, Wiryo menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memberikan motivasi semua pihak untuk besama-sama menyelesaikan atas piutang pajak PBB perdesaan dan perkotaan.

“Serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan optimalisasi intensifikasi penagihan pajak PBB,” terangnya.

Upaya ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas peningkatan keuangan daerah serta kualitas Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan daerah.

Ia menambahkan bahwa sekarang ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam hal pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Tentunya hal itu juga membawa beberapa persoalan yang harus dicari solusinya khususnya kaitannya dengan piutang.

“Dari hal tersebut muncul permasalahan yang pertama belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor pajak PBB dan menjadi catatan dalam laporan keuangan daerah,” tandasnya.

Sementara, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menuturkan seiring dengan adanya desentralisasi fiskal, setiap kabupaten/kota menghadapi persoalan tentang PBB. Di antaranya masalah database dan masalah piutang. Pihaknya berharap dengan sistem tracking ini dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan serta pihaknya mendorong kepada setiap OPD untuk selalu melakukan inovasi dan menciptakan birokrasi yang berjiwa enterpreuner sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu pihaknya mendukung kegiatan ini, yang bukan hanya dalam gagasan saja namun juga dalam aplikasi kegiatan. “Harapannya dengan menggunakan sistem tracking dalam penyelesaikan piutang PBB maka persoalan database bisa diatasi dan dengan system ini tidak hanya mengatasi persoalan siapa saja yang belum membayar pajak tetapi memvalidasi data,” tandasnya. (yan)

Facebook Comments