Radar Kendal

Bupati Siap Ubah Perbup Jika Menyulitkan Warga

Bupati Siap Ubah Perbup Jika Menyulitkan Warga

AUDENSI – DPD Apjati Jateng, DPD Aspataki Jateng dan perwakilan P2TKI Kendal saat berdialog dengan Bupati Kendal, Kamis (13/9).
AKHMAD TAUFIK

KENDAL – Keluhan para calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) terkait layanan medical record (MR) di RSUD dr Soewondo akhirnya terpecahkan. Bupti Kendal, Mirna Annisa, mengambil kebijakan solutif guna mempermudah proses yang ditempuh calon pekerja migran tersebut.

Sebelumnya, melalui DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jateng, DPD Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Jateng dan perwakilan P2TKI Kendal, para CTKI menyampaikan keberatan ke RSUD. Keluhan itu menyangkut lambat serta mahalnya proses MR. Atas keberatan tersebut, Disnaker Kendal telah memediasi para pihak dengan RSUD, Rabu (12/9), tetapi tidak menghasilkan titik temu.

Kamis (13/9) kemarin, DPD Apjati Jateng, Aspataki Jateng dan P2TKI Kendal akhirnya menemui Bupati untuk beraudiensi. Ketua DPD Apjati Jateng, Endro Dwi Cahyono, mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur setelah ada pertemuan dengan Bupati Kendal, karena masalah MR akhirnya mendapatkan solusi. Pihaknya menyampaikan beberapa poin yang menjadi keluhan para CTKI proses MR yang terlalu lama, serta biaya yang ditetapkan lebih mahal.

‎”Selama ini sudah banyak sekali keluhan. Alhamdulillah, setelah audensi dengan bupati kendal akhirnya menemui titik terang. Ke depan harapannya tidak akan ada lagi masalah,” ungkapnya.

Endro sangat mengapresiasi sikap Bupati yang cukup bijak menanggapi persoalan tersebut. Apalagi, permasalahan tersebut menyangkut masalah TKI asal Kendal. Tetapi ia berharap Pemkab Kendal ke depannya bisa menyiapkan infrastruktur dan sumber dayanya, hingga benar-benar siap, baru mengeluarkan kebijakan.

Apabila tidak, hasilnya alih-alih memudahkan dan melindungi, yang terjadi justru terkesan bikin ruwet dan memperlambat segala sesuatunya. “Ini harus menjadi evaluasi bersama agar jangan sampai rakyat yang menanggung resikonya,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Kendal, dr Mirna Annisa Msi, menjelaskan bahwa awal mula persoalan tersebut dari Peraturan Bupati (Perbup). Namun, Perbup itu merupakan turunan dari Pergub (Peraturan Gubernur) yang sebelumnya sudah muncul Peraturan Pemerintah (PP), sehingga Perbup yang muncul tersebut bukan semata-mata kehendak Bupati.

“Kalau ternyata Perbup yang sudah ada justru membuat masyarakat atau warga Kendal kesulitan, maka akan saya ubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan masyarakat. Semua ada solusinya kok, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan,” ungkapnya.

Setelah dilakukan diskusi dengan semua pihak, akhirnya disepakati bahwa para CTKI tidak harus melakukan MR di RSUD dr Soewondo, tetapi bisa juga di Sarkes (Sarana Kesehatan) Swasta yang sudah direkomendasikan oleh Kemenkes. Namun, Bupati meminta tetap harus ada koordinasi dengan RSUD dr Soewondo lantaran sudah masuk dalam LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap).

“Karena sistem LTSA nya seperti itu, sehingga para calon TKI bebas memilih medical recordnya, artinya tinggal merubah bahasa dalam Perbup nya saja. Bahkan kalau dimungkinkan, tempat medical recordnya bisa satu lokasi dengan LTSA agar calon TKI semakin nyaman,” paparnya.

Sementara berkaitan dengan tarif medical record, Bupati menyarankan agar disamakan antara RSUD dr Soewondo Kendal dengan Sarkes Swasta. Karena selama ini Sarkes Swasta yang banting harga, sedangkan di RSUD dr Soewondo sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan Kemenkes.

“Tarif disamakan saja agar tidak terjadi kesenjangan, sehingga baik itu RSUD dr Soewondo Kendal maupun Sarkes Swasta akan berkompetisi memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Menurut saya itu lebih fair,” pungkasnya.(fik)

Penulis: Akhmad Taufik | Radar Pekalongan
Redaktur: Akhmad Saefudin

Facebook Comments