Radar Kajen

Bupati: Warning Bagi Tenaga Medis

H Asip Kholbihi

H Asip Kholbihi

*Soal Kemaluan Bocah yang Terpotong Mantri Sunat

KAJEN – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menimpa pada MII, bocah 9 tahun asal Kecamatan Karangdadap yang terputus kemaluannya akibat kelalaian mantri sunat. Menurut Asip, kejadian ini menjadi warning bagi seluruh tenaga medis yang membuka praktik pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan, agar menaati aturan yang berlaku.

“Terus terang saya prihatin dengan korban, dan juga tenaga medisnya yang sudah sepuh,” kata Bupati Asip, kemarin.

Maka dari itu, ia menegaskan, siapapun yang membuka praktik medis, harus ada sertifikasi dan izin yang jelas. Pihaknya sudah memerintahkan Dinas Kesehatan agar memantau Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis yang membuka praktik.

“Mantri yang lalai saat mengkhianati MII, saat ini sudah masuk wilayah hukum. Kejadian ini cukup memilukan, dan memprihatinkan,” kata dia.

Terlebih, lanjut Asip, korban masih memiliki masa depan yang panjang. Sehingga, pihaknya tidak tinggal diam. Ia berupaya mencari solusi dan bertanya dengan beberapa dokter spesialis terkait penanganan alat vital MII yang terpotong itu.

“Saya masih mencari tahu ke dokter-dokter spesialis. Kira-kira ada kah solusi penanganan medis untuk korban,” jelas dia.

Menurutnya, ini sudah menjadi kasus nasional dan menjadi sorotan masyarakat. “Maka, ini juga warning bagi seluruh tenaga medis,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Moch Nurkholis mengatakan, terkait dengan perkembangan penyidikan tragedi khitan di Karangdadap yang ternyata pelaku BR (70), tidak mengantongi Surat Izin Praktik (SIP). Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab, terkait tenaga medis.

“Bahwa ternyata masih ada tenaga medis di Kabupaten Pekalongan yang membuka praktik, tapi tidak memiliki surat tenaga registrasi (STR) atau izin praktik,” kata Moch Nurkholis, kepada Radar, kemarin.

Jangan-jangan, lanjut dia, petugas medis yang tidak memiliki SIP namun nekat buka praktik tidak hanya BR saja. Sehingga, menurutnya, perlu adanya kontrol dari pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk mencegah kejadian malpraktik itu terulang kembali.

“Yang tidak berizin itu perlu ditertibkan. Dan untuk mendapatkan izin, harus benar-benar yang memiliki standar kompetensi yang jelas dan bersertifikasi. Pengobatan alternatif saja ada izinnya, masak praktik pengobatan medis kok sampai nggak berizin,” terangnya.

Sebab, kata dia, banyak masyarakat yang memilih pergi ke mantri untuk khitan lantaran pertimbangan biaya yang lebih ringan. “Jangan sampai yang buka praktik itu ternyata tidak mengantongi izin, sehingga berisiko terhadap pasien. Seperti yang terjadi pada MII, korban yang terputus kemaluannya akibat kelalaian seorang mantri,” ujar dia. (yan)

Penulis: Muhammad Hadiyan | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito

Facebook Comments