Radar Kendal

Di Kendal, Ada 231 Pemilih Terbukti Ganda Identik

KENDAL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal merekomendasikan 470 dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 yang diduga bermasalah. Dari jumlah itu, sebanyak 231 bahkan terbukti ganda identik.

Data itupun dibenarkan KPU. Usai rakor dan sosialisasi PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, ketua KPU Kendal,Hevy Indah Oktaria, mengatakan, dugaan DPT bermasalah juga ditemukan di wilayahnya, termasuk yang berstatus ganda.

“Kalau mengacu rekomendasi Bawaslu, ada temuan sebanyak 470. Dari jumlah itu, ada 231 yang terbukti ganda identik,” ungkapnya saat dikonfirmasi via ponsel, Rabu (12/9) petang.

Lebih lanjut Hevy mengatakan, upaya perbaikan data pun sudah dilakukan terhadap 180 DPT. Selain Bawaslu, rekomendasi temuan itu juga disampaikan parpol peserta pemilu yang menyebut angka hingga 211.451. “Dan yang terbukti ganda ada 13 pemilih. Kami juga sudah melakukan pencermatan bersama data ganda dan plenonya akan dilakukan besok (hari ini -red),” terangnya.

Kemarin, rakor dan sosialisasi dihadiri berbagai unsur, seperti Polres, DPMPTSP, Dishub, DPUPR, Bakauda, DLH, Kesbangpol, Bagian Hukum Setda Kendal, Satpol PP, dan Petugas Penghubung (LO) Parpol, serta Bawaslu Kendal.
“Nantinya Parpol harus melaporkan tim kampanye dan tim pelaksana kampanye,” katanya.

Hevy menjelaskan, tim kampanye adalah untuk pelaksanaan Pilpres karena calon presiden dan wakil presiden (capres cawapres) diusung oleh koalisi Parpol. Jadi tim ini adalah perwakilan yang ditunjuk oleh parpol pemenangan atas capres dan cawapres yang diusung. Sedangkan pelaksana kampanye adalah lebih kepada masing-masing Parpol.

“Jadi setiap Parpol membentuk pelaksana kampanye. Untuk koalisi Pilpres menyerahkan data tim kampanye. Untuk pelaksana kampanye ini dibuat dari tingkatan desa, kecamatan hingga kabupaten,” tukasnya.

Selain melaporkan tim kampanye dan pelaksana kampanye, PKPU juga mengatur kampanye di media sosial (medsos), sehingga juga harus melaporkan akun media sosial paling banyak 10 akun untuk setiap aplikasi medsos yang harus dilaporkan ke KPU. Tim kampanye dan pelaksan kampanye nantinya juga harus melaporkan dana dan rekening kampanye. “Paling lambat semua data harus diserahkan tim kampanye dan pelaksana kampanye H-3 dan H-1. Untuk Medsos kepada KPU Kendal,” terangnya.

Perihal media metode kampanye mulai dari penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye, medsos, dan iklan media serta debat umum paslon dan kegiatan lain misalkan jalan sehat juga ikut disosialisasikan. Khusus untuk iklan media cetak dan rapat umum disegelenggaran 21 hari berakhir satu hari sebelum hari tenang, yakni tanggal 23 Maret-13 April 2019.

“KPU dalam hal kampanye hanya memfasilitasi Baliho dan Spanduk. Untuk Pilpres di Kendal Baliho 20 buah, spanduk maksimal 32 buah. Sedangkan Pileg setiap dari 16 Parpol akan menerima masing-masing 10 buah baliho, dan spanduk 16 buah. Pemilihan DPD hanya spanduk dikalikan jumlah calon DPD. Untuk desain maupun materi diserahkan kepada masing-masing parpol. KPU hanya mencetak dan menyerahkan saja,” tandasnya.

Hevy menambahkan, untuk pejabat publik seperti Kepala Daerah masih diperbolehkan melakukan kampanye dengan syarat melakukan cuti makismal satu hari dalam seminggu. “Kalau kampanye di luar hari kerja atau hari libur, kepala daerah tidak perlu cuti,” pungkasnya.

PATUHI ATURAN
Dalam rakor tersebut, Bawaslu secara khusus menyerukan semua peserta Pemilu patuhi aturan kampanye. Anggota Bawaslu Kendal sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Arief Musthofifin, menyampaikan bahwa dengan sosialisasi PKPU artinya semua peserta Pemilu yang diundang dianggap telah tahu aturan kampanye.

“Dari sosialiasi PKPU 23 Tahun 2018, peserta di sini dianggap telah tahu aturan kampanye serta wajib pula menyampaikan ke jajarannya. Jangan sampai larangan masa sebelum dan selama kampanye tadi dilanggar. Dengan demikian, berarti kami sudah mencegahnya,” katanya.

Kesat Intelkam Polres Kendal, Suwarno, pun menyuarakan pentingnya seluruh peserta Pemilu taat aturan. Khususnya aturan terkait pemberitahuan kegiatan kampanye atau kegiatan lain dengan merujuk Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2012. “Semua kegiatan massa harus diberitahukan ke Polres. Idealnya 7 hari sebelum pelaksanaan. Bisa ditoleransi 3 hari sebelum hari H pemberitahuan sudah sampai, sehingga kami bisa memetakan kerawanan massa,” terang Suwarno. (nur)

Penulis: Nur Kholid Ms

Facebook Comments